NasDem: 2022 Tahun Politik, Parpol-Capres Gas Pol

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 11:21 WIB
Komisi II DPR mengkaji jenis-jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.
Saan Mustopa NasDem (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Tahun politik di depan mata. Hitungan Partai NasDem, setelah tanggal Pemilu 2024 diketok palu, saat itu juga parpol dan capres gas pol menatap Pemilu 2024.

"Tahun 2022 sudah otomatis tahun politik. Partai pasti harus mempersiapkan diri," kata Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Saan Mustopa, dalam perbincangan dengan wartawan, Selasa (13/10/2021).

Partai politik, menurut Saan, punya tiga pekerjaan besar di tahun politik. Pertama adalah penjaringan anggota legislatif di seluruh Indonesia.

"Kedua, mempersiapkan kader untuk jadi calon kepala daerah itu tidak gampang, ada lebih dari 500 bupati/wali kota plus 33 gubernur. Pekerjaan ketiga, tentu capres. Tiga pekerjaan besar itu langsung dimulai begitu tanggal Pemilu diketok," kata Saan.

Selain partai politik, tentu para kandidat capres harus mulai gas pol. Karena itu, menjadi wajar saat ini seolah banyak tokoh bermunculan untuk adu popularitas dan elektabilitas menatap Pilpres 2024.

"Yang mau nyapres sudah harus concern dan mempersiapkan diri juga. Kalau mereka mau dapat daya tarik dari partai harus menunjukkan kinerja, elektabilitas. Tentu para capres sudah pasti mempersiapkan menaikkan elektabilitasnya supaya dipilih. Partai yang sudah disibukkan dengan berbagai tugas tentu akan mencari capres yang sudah jadi dan punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi," ungkap Saan.

Tahapan Pemilu

Saan, yang juga anggota Komisi II DPR RI, menilai tahapan Pemilu 2024 harus segera disusun. Tentu polemik tanggal pelaksanaan Pemilu juga harus segera diakhiri.

"Sekarang yang harus cepat diputuskan itu terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu. Dari waktu yang ditetapkan akan ditarik ke tahapan. kalau waktu belum ditetapkan tahapannya juga masih meraba-raba. Ini yang memang sedang dibicarakan antara pemerintah, penyelenggara, dan DPR," kata Saan.

"Penyelenggara mungkin dari kerumitan karena dalam sejarah Pemilu baru pertama kalinya Pemilu serentak dengan Pilkada dalam jarak yang tidak jauh dan pilkadanya pun serentak nasional. Dan ini kan pengalaman pertama nah KPU kan minta ditarik lebih awal, nah pemerintah kan minta 15 Mei pertimbangan soal efisiensi soal anggaran. Sisa masa jabatan Presiden setelah Pemilu digelar tentu juga harus diperhatikan," imbuh Saan.

Ia memandang jarak antara Pemilu dan pelantikan presiden baru tidak boleh terlalu jauh. "Karena kalau nanti kejauhan mengganggu sisa jalannya pemerintahan. Dari pengalaman sebelumnya kan jaraknya 3 bulan, kalau jadi disepakati Mei kan masih lima bulan, itu masih lebih pendek daripada usulan di April atau Februari," katanya.

Partai NasDem menilai tawaran pemerintah agar Pemilu digelar tanggal 15 Mei cukup masuk akal. Sebab, ada pertimbangan efisiensi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu.

"Rp 120 triliun itu baru anggaran KPU doang, belum Bawaslu dan DKPP karena itu harus ada efisiensi. Efisiensi dari mana? nanti kan tahapannya seperti kampanye bisa dibuat lebih pendek jadi ada efisiensi. Jadi kita ingin Pemilu yang murah tapi berkualitas, efisien tapi kualitas demokrasinya tetap terjaga dan melahirkan pemimpin yang kredibel," terang Saan.

Penjabat Harus Profesional

Isu yang tak kalah penting menjelang Pemilu 2024 adalah banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatan dan digantikan oleh penjabat sementara. Penjabat harus punya profesionalitas dan netralitas yang tinggi.

"Plt harus punya netralitas yang tinggi dan dia harus terhindar dari kepentingan-kepentingan politik. Jadi harus netral, kredibel dan profesional karena menjadi penjabat dalam waktu yang lama. Ada 24 gubernur yang selesai 2022 dan 2023 nah itu kan pasti diisi oleh pejabat eselon 1 di Kemendagri. Kemendagri pasti kekurangan orang," kata Saan.

Karena itu, perlu disiapkan opsi-opsi untuk penjabat. "Bagaimana untuk memenuhi kecukupan pasti dari lembaga lain. Misalnya TNI atau Polri yang sudah bertugas di lembaga sipil. Misalnya dulu ada Sestama Lembahas, bisa jadi besok dari Sestama BNN, BNPT atau tempat lain. Tapi tidak mungkin mengambil TNI Polri aktif yang masih dinas di lingkungan kerjanya. Kalau dari Kementerian susah karena akan punya tugas masing-masing dan bisa mengganggu pemulihan pascapandemi," kata Saan.

(van/gbr)