Kalah Lawan Putra Djan Faridz Soal Rumah di Menteng, Anak Sie Surati Jokowi

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 12 Okt 2021 15:41 WIB
6 Pujian Profesor Singapura soal Kejeniusan Jokowi
Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Keluarga Sie Swan Hwie akhirnya menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena merasa dizalimi Mahkamah Agung (MA). Yaitu terkait rumah di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat yang kini dikuasai oleh putra Djan Faridz, Radinka Ariapanditya Djan. Kasus ini juga sudah menjadi pantauan Komisi Yudisial (KY).

"Sudah Pak. Kita sudah menyurati Bapak Jokowi," kata kuasa hukum Sie Swan Hwie, Putu Edwin Wibisana kepada detikcom, Selasa (12/10/2021).

Sie Swan Hwie mendapatkan rumah seluas 2.000 meter persegi dari warisan ayahnya, Sie Sioe Ho. Nah, Sie Sioe Ho membelinya pada 1946, tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Ayah Sie Swan Hwie kemudian memproses status tanah itu hingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) dalam tiga lembar atas nama Sie Sioe Ho.

Pasca meletusnya peristiwa 1965, yang menempati rumah menyelamatkan diri ke Singapura. Rumah itu kemudian ditempati oleh orang secara bergantian di bawah pengawasan Dinas Perumahan DKI. Bagi yang menempati, cukup mengurus Surat Izin Perumahan (SIP) ke Dinas Perumahan DKI.

Belakangan,keluarga Sie Sioe Ho kaget rumahnya sudah ditempati orang lain.

Hingga akhirnya Radinka menggugat BPN ke PTUN Jakarta agar SHM atas nama Sie Sioe Ho dibatalkan. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan SHM Sie Sioe Ho dan memerintahkan agar BPN menerbitkan SHM atas nama Radinka. Di mana Radinka menempati rumah itu bermodal SIP, sedangkan Sie Sioe Ho memiliki SHM.

"Klien kami sangat dirugikan atas pertimbangan hukum dalam putusan. Di mana klien kami selaku salah satu ahli wris dari alm Sie Sioe Ho (ayah kandung) selaku pemilik objek tanah dan bangunan di Jalan Borobudur Nomor 22 Menteng, Jakarta Pusat, sangat didzolimi, di manapertimbangan hukum telah salah dalam membaca dan menafsirkan antara tanggal pendaftaran grosse akta eigendom objek menjadi hak milik," tutup Putu.

Putu menilai putusan pengadilan yang mewajibkan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk menerbitkan sertipikat atas nama Radinka melebihi kewenangan pengadilan.

"Seharusnya kalau tidak salah, sewaktu masih Gubernur DKI beliau (Jokowi-red) harusnya mengetahui. Karena klien kami pernah bersurat kalau tidak salah kepada Ahok, agar penerbitan SIP atas rumah Borobudur dihentikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI," tutur Putu.

Dalam kasus sengketa rumah di Jalan Diponegoro 22 itu, Djan menyerahkan kuasa kepada Humphrey R Djemat. Humphrey yang juga kerap mendampingi Djan dalam sengketa PPP beberapa waktu lalu putusan PK di atas harus dilaksanakan.

Berikut kronologis penguasaan Rumah Borobudur menurut Humphrey:

a. Pada tahun 2009, H.Djan Faridz beserta Istri mulai menguasai dan menempati Rumah Borobudur berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara H.Djan Faridz dengan pihak yang saat itu berhak untuk menempati Rumah Borobudur;

b. Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya menerbitkan Surat Ijin Perumahan kepada Radinka Ariapanditya Djan (Putra Djan Faridz) yang pada pokoknya memberikan dasar bagi yang bersangkutan untuk dapat menempati Rumah Borobudur.

3. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, baik H. Djan Faridz maupun Radinka Ariapanditya Djan (Putra Djan Faridz) telah menguasai fisik dari Rumah Borobudur serta selalu membayar biaya Pajak Bumi & Bangunan.

Lalu bagaimana kata Komisi Yudisial (KY)?

"KY menerima dua laporan dalam perkara tersebut, yaitu laporan permohonan pemantauan dan laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim. Sudah diregister dan dilakukan analisis serta verifikasi," kata juru bicara KY, Miko Ginting.

Untuk laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim, berdasarkan analisis verifikasi atas laporan beserta dokumen pendukungnya, laporan dinyatakan terkait dengan pertimbangan yuridis dan substansi putusan yang menjadi kemandirian hakim. Dengan demikian, kata Miko, laporan dinyatakan ditutup.

"Sementara itu, untuk laporan permohonan pemantauan, berdasarkan analisis dan verifikasi, KY memutuskan untuk melakukan pemantauan terhadap laporan ini," cetus Miko.

(asp/mae)