Sidang Legalisasi Ganja untuk Obat, Ahli dari Korsel-Thailand Bersaksi di MK

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 12 Okt 2021 08:46 WIB
Dua orang ahli dihadirkan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Uji Formil UU KPK. Dua orang ahli itu yakni Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.
Suasana Sidang MK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar kembali sidang judicial review UU Narkotika. Pemohon akan menghadirkan ahli dari Korsel dan Thailand agar ganja untuk kesehatan menjadi legal di Indonesia.

Sesuai jadwal, MK akan menggelar sidang itu pukul 11.00 WIB secara daring dan luring.

"Dari kuasa pemohon insha Allah menghadirkan 2 ahli yaitu dokter ganja dari Korea Selatan Mister Sung Seok Kang dan ahli pharmacis ganja dari Thailand Miss Pakakrong Kwankhao," kata kuasa pemohon, Singgih Tomi Gumilang kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Sidang judicial review UU Narkotika itu diajukan oleh Dwi Pratiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayati, yang meminta MK melegalkan ganja untuk kesehatan. Dwi merupakan ibu dari anak yang menderita cerebral palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Sedangkan Santi dan Nafiah merupakan ibu yang anaknya mengidap epilepsi.

"Secara umum, kalau kita melihat secara historis banyak keputusan-keputusan tentang penggolongan obat-obatan tersebut, khususnya yang sudah lama dilakukan puluhan tahun yang lalu, seperti LSD atau cannabis (ganja) itu terjadi dalam suatu konteks yang sangat terpolitisasi," kata ahli asal Inggris, Stephen Rolles Steve saat bersaksi secara daring di MK bulan lalu.

"Dan keputusan-keputusan tersebut pada masanya dibuat lebih bersifat politik, alih-alih ilmiah atau berbasis bukti," sambung Steve.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum (FH) Unika Atma Jaya, Jakarta, Asmin Fransiska, menyatakan dirinya setuju ganja untuk kesehatan dilegalkan.

"Konstitusi Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) menjamin hak atas kesehatan, atas layanan kesehatan kepada semua. Salah satu sifat dari hak atas kesehatan adalah bahwa hak tersebut bersifat progressive realization atau pemenuhannya harus dilakukan terus-menerus secara progresif dan tidak boleh regresif atau menurun, serta diberikan dan dipenuhi tanpa diskriminasi atau nondiscriminations principle," kata Asmin dalam sidang di MK pada Agustus 2021.

"Kesalahan tafsir atas pelarangan amatlah merugikan Indonesia. Saatnya Indonesia melihat dan meninjau kembali Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang melarang penggunaan narkotika bagi kesehatan tanpa penundaan," Asmin menegaskan.

Asmin berharap sudah saatnya memaknai hak atas kesehatan dalam Konvensi Tunggal Narkotika dan implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

"Dalam memaknai konteks Konvensi Tunggal Tahun 1961, sayangnya Pemerintah Indonesia hanya melakukan interpretasi atas pelarangan penggunaan narkotika. Hal ini tertuang dalam berbagai pasal Undang-Undang Narkotika," pungkasnya.

(asp/nvc)