Kadisbud Denpasar Nonaktif Diduga Korupsi Dana Sesajen Segera Disidang

Sui Suadnyana - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 16:53 WIB
Kejari Denpasar menahan Kadisbud Denpasar nonaktif I Gusti Ngurah Bagus Mataram terkait kasus korupsi Rp 1 miliar. Kasusnya segera disidang. (dok Kejari Denpasar)
Kejari Denpasar menahan Kadisbud Denpasar nonaktif I Gusti Ngurah Bagus Mataram terkait kasus korupsi Rp 1 miliar. Kasusnya segera disidang. (dok Kejari Denpasar)
Denpasar -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Bali, menahan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Denpasar nonaktif I Gusti Ngurah Bagus Mataram. Bagus Mataram ditahan setelah jadi tersangka kasus korupsi Rp 1 miliar.

Bagus Mataram jadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak di Kota Denpasar tahun 2019-2020. Kejari Denpasar kini resmi menahan Bagus Mataram.

"Tersangka dilakukan penahanan pada tingkat penuntutan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Denpasar," kata Kajari Denpasar Yuliana Sagala dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).

Yuliana mengatakan Bagus Mataram diduga melakukan tindak pidana korupsi sekitar 2019-2021. Modus operandi tersangka selaku PA dan PPK karena tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif dan efisien.

Tersangka Bagus Mataram selaku PA mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan.

Kemudian dalam kapasitas selaku PPK, tersangka tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif.

"Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.022.258.750 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali," jelas Yuliana Sagala.

Kejari Denpasar menjerat Bagus Mataram dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pihak Kejari Denpasar kini telah melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti perkara dari Bagus Mataram. Kasus ini segera disidangkan.

"Jaksa penuntut umum akan segera melimpahkan perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar," terang Yuliana Sagala.

(jbr/idh)