Wagub Ungkap Akses Pipa Air Bersih di Jakarta Hanya 63 Persen

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 08 Okt 2021 13:32 WIB
Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)
Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI tengah berupaya memperbanyak sumber air bersih. Sebab, akses perpipaan air bersih saat ini hanya bisa memenuhi 63 persen kebutuhan air warga Jakarta.

"Kita minta seluruh warga agar dapat menghemat penggunaan air bersih dari PAM sendiri dan juga dukungan dari PUPR sedang mempersiapkan ya, sumber air dan pipanisasinya agar di Jakarta yang sudah ter-cover 62-63 persen, bisa ditingkatkan sampai 100 persen ya," kata Riza Patria di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/10/2021).

Riza menyampaikan sejak awal pihaknya telah melakukan pengendalian air tanah. Salah satunya dengan melarang pengelola gedung-gedung tinggi, seperti hotel hingga mal, menggunakan air tanah dan beralih ke PAM.

Kendati demikian, Riza tak memungkiri jika masih ada pengelola yang tak taat aturan.

"Memang ada yang nakal ya, yang masih menggunakan air tanah, nanti akan kami berikan sanksi bagi industri, bagi hotel, apartemen, perkantoran, mal, yang menggunakan air bersih dari pompa atau jet pump dari air tanah, kami minta semuanya menggunakan PAM," tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan regulasi terkait pengendalian penggunaan air tanah. Kepala Dinas (Kadis) Sumber Daya Air (SDA) DKI Yusmada Faizal regulasi yang sedang disiapkan untuk membatasi penggunaan air tanah, belum untuk melarang.

"Jadi kita akan menuju, membatasi penggunaan air tanah, belum melakukan istilahnya pelarangan," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal saat rapat dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Yusmada menyampaikan pihaknya sudah melakukan sejumlah cara untuk menekan penggunaan air tanah di Jakarta. Salah satunya dengan pengenaan pajak terhadap penggunaan air tanah komersial.

"Makanya sudah diatur di Perda 10 Tahun 1998 itu memulai melakukan pengendalian air tanah dengan mekanisme pajak air tanah. Itu kan dalam rangka kita mengontrol air tanah, terutama air tanah dalam yang komersial," ucapnya.

"Mekanisme pajak air tanah itu dalam rangka berapa debit yang diambil di sana itu kan harus ada hitung-hitungannya melalui perizinan PTSP dan rekomendasinya oleh Balai Konservasi Air Tanah ya," lanjutnya.

(isa/isa)