Round-Up

Viani Bisa Jadi Seperti Fahri

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 06 Okt 2021 21:05 WIB
Viani Limardi.
Viani Limardi (Dok. DPRD DKI Jakarta)

Sekwan DPRD DKI Belum Terima Usulan PAW

Plt Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Agustinus belum menerima usulan pergantian antarwaktu (PAW) Viani Limardi. Meskipun dipecat dari DPP PSI, Agustinus menegaskan, Viani masih berstatus anggota DPRD DKI Jakarta hingga SK PAW diterbitkan oleh Kemendagri.

"Belum. Untuk surat usulan PAW Bu Viani Limardi dari PSI, belum kami terima," kata Agustinus saat dikonfirmasi, Rabu (29/9/2021).

Agustinus menjelaskan proses PAW setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan. Setelah diterima oleh Sekwan, usulan tersebut akan diproses ke Ketua DPRD DKI Jakarta.

Setelah itu, Ketua DPRD DKI akan meminta nama pengganti Viani ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.

"Dari KPUD, (sesuai) nomor urut biasanya yang naik sewaktu pemilihan lalu," ujarnya.

Usai mengantongi nama, Ketua DPRD akan bersurat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kemudian mengajukan penerbitan surat keputusan (SK) pergantian yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Baru terbit SK (pergantian)-nya untuk PAW," jelasnya.

Fahri Hamzah Vs PKS

Perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS berlangsung sejak 2016. Hal itu bermula dari pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader PKS.

Sebelum dipecat, Fahri sempat dilaporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Fahri juga diminta mundur dari pimpinan DPR RI.

Fahri kemudian dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016. Pemecatan dikukuhkan dengan penandatanganan SK pada 1 April 2016 oleh Presiden PKS Sohibul Iman terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Kala itu, Presiden PKS Sohibul Iman beralasan Fahri melakukan sejumlah pelanggaran. Fahri juga dinilai tidak sejalan dengan arahan partai saat itu. Fahri juga dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'.

Meski dipecat, nyatanya Fahri Hamzah tetap berkantor ke DPR, bahkan masih menjabat salah satu wakil ketua. Fahri Hamzah pun tak diam saja dan dia memilih melawan dengan menggugat PKS ke PN Jaksel.

Fahri menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata soal perbuatan melawan hukum yang ditujukan ke Presiden PKS Sohibul Iman; Ketua dan Anggota Majelis Taklim Syariah Surahman Hidayat, Hidayat Nur Wahid, dan Abdi Sumaithi; serta Ketua BPDO Abdul Muiz.

Dalam gugatannya, Fahri meminta agar pemecatannya dari PKS dinyatakan tidak sah. Fahri juga meminta ganti kerugian materiil dan imateriil berjumlah Rp 501.101.650.000.

Lihat juga video 'PSI Ungkap Alasan Pemecatan Viani Limardi':

[Gambas:Video 20detik]