Komisi VIII-Risma Diskusi Alot soal Kelembagaan di RUU Penanggulangan Bencana

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 05 Okt 2021 19:29 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memenuhi undangan Komisi III DPR. Rapat kali ini terkait dengan kasus pembangunan Pasar Turi yang terbakar.
Mensos Risma (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Komisi VIII DPR RI kembali membahas RUU Penanggulangan Bencana bersama Mensos Tri Rismaharini (Risma). Namun, rapat pembahasan berjalan alot soal kelembagaan dalam RUU Penanggulangan Bencana.

"Titik persoalan kita yang tidak ketemu itu adalah soal kelembagaannya. Nah soal kelembagaan ini yang kami inginkan, UU ini sebenarnya bagus sekali. Hanya saja kita ini belum ketemu soal siapa yang melaksanakan itu semua," kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily saat rapat Komisi VIII, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Menurut Ace, ada komando utama dan komando perbantuan dalam penanggulangan bencana. Semua kementerian dan lembaga menurut Ace pasti akan dilibatkan dalam penanggulangan bencana.

"Tapi kan kalau dalam keadaan bencana, harus ada badan khusus, yang memegang komando, yang memegang pelaksanaan, dan melakukan koordinasi. Nah inilah yang kami sebut sebagai UU, juga UU tahun 2007, kita eksplisitkan apa yang disebut dengan BNPB," ujarnya.

Respons Mensos Risma soal Kelembagaan

Menanggapi hal itu, Risma tak mempermasalahkan jika bencana alam ditangani BNPB. Namun, menurut Risma, bencana non-alam dan sosial tak sepenuhnya ditangani BNPB.

"Mungkin kalau bencana it's okay BNPB, tapi untuk bencana yang lainnya, terus terang saya belum dapat mandat untuk memutuskan itu. Kan seperti sekarang ini (pandemi) ditangani Pak Menko Perekonomian dan Pak Menko Marinves. Ketika UU ini selesai berarti kan tidak ada lagi, semua ditangani BNPB, artinya tidak bisa ditangani," ucap Risma.

Risma menjelaskan bencana terdiri dari bencana alam, bencana sosial, dan bencana non-alam. Jika terjadi bencana secara bersamaan, menurut Risma, sulit dikoordinasikan hanya oleh satu lembaga.

"Mungkin memang misalkan yang bencana alam ditangani BNPB. Tapi mungkin yang, terus terang, masalah bencana sosial itu sangat berbeda, menurut saya berbeda. Yang dikhawatirkan, kalau itu terjadi bersamaan, itu yang terus terang mungkin tidak akan diselesaikan oleh hanya koordinator satu lembaga," ucapnya.

Risma meminta Komisi VIII memberi kesempatan pemerintah untuk berdiskusi kembali soal kelembagaan dalam RUU Penanggulangan Bencana. Kesimpulan rapat, Komisi VIII memberi kesempatan kepada Risma mendiskusikan soal kelembagaan di RUU Penanggulangan Bencana.

"Tapi yang jelas, tadi, tidak ada niat dari pemerintah untuk BNPB, menghapus BNPB, bukan. Tidak ada," imbuh Risma.

(rfs/maa)