HNW Minta BNPT Waspadai Pengaburan Sejarah Kelam Komunis di Indonesia

Khoirul Anam - detikNews
Selasa, 05 Okt 2021 16:22 WIB
Wakil Ketua MPR HNW Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak terlepas dari konteks peristiwa yang menghadirkan bukti kesaktian Pancasila. Hal ini yakni ketika TNI bersama masyarakat Indonesia dan umat beragama menyelamatkan Pancasila dari pemberontakan Partai Komunis.

Ia menegaskan jika pemberontakan Partai Komunis itu berhasil, Pancasila tidak akan menjadi ideologi negara Indonesia. Hal ini, menurutnya, perlu dijelaskan kepada generasi muda agar memahami sejarah dengan baik dan benar.

"Jangan saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila malah menghadirkan isu soal radikalisme agama tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisme agama dan agama yang mana," jelas HNW dalam keterangannya, Selasa (5/10/2021).

"Sebab itu bisa memunculkan saling curiga dan meretakkan kesatuan bangsa dan memandang negatif kepada agama. Padahal agama dengan ormas islamnya justru telah diakui negara sebagai pihak yang berjasa menyelamatkan ideologi Pancasila dan NKRI dari radikalisme dan terorisme G30SPKI," imbuhnya.

Lebih lanjut, HNW mendukung upaya menghadirkan kebanggaan generasi muda atas jasa-jasa para pahlawan nasional yang telah memberikan kemerdekaan Indonesia dengan ideologi Pancasila. Oleh karenanya, kata dia, semua upaya mengkaburkan sejarah perjuangan Pahlawan harus ditolak, baik dari kalangan Nasionalis Kebangsaan seperti Bung Karno, Hatta, Yamin, A Subarjo, maupun Nasionalis Keagamaan Islam seperti KH Wahid Hasyim, KH Abdul Kahar Mudzakkir, Agus Salim, Kasman Singodimejo, M Natsir, termasuk Nasionalis keagamaan non Islam seperti AA Maramis.

"Upaya pengaburan sejarah itu harus dikoreksi dan ditolak agar generasi muda mempunyai kebanggaan terhadap sejarah dan keunggulan bangsanya. Dan wajar bila hal negatif itu juga ditolak dan dikoreksi, termasuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," ujarnya.

HNW sepakat bahwa sejarah bisa menjadi salah satu rujukan dalam menghadirkan kebijakan anti radikalisme dan terorisme tersebut.

"Kita harus menolak intoleransi dan radikalisme, serta mewaspadai upaya mengaburkan sejarah. Apalagi belakangan ada berbagai pihak yang bermanuver untuk mengaburkan sejarah, seperti tuntutan pencabutan TAP MPRS no XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia," tuturnya

Ia juga memaparkan upaya lainnya ada dalam Kamus Sejarah Indonesia yang sempat disusun oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud dengan mengaburkan sejarah Pemberontakan PKI 1965. Selain itu, menghilangkan peran tokoh-tokoh bangsa dari umat Islam, seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Wahid Hasyim, KH. Mas Mansur, Mr. Syafrudin Prawiranegara, dan M. Natsir.

"Ternyata malah menampilkan tokoh-tokoh PKI, termasuk yang akan mengubah ideologi negara Pancasila dengan komunisme dan memberontak terhadap negara yang sah, seperti Semaun, Alimin, Muso, hingga DN Aidit," ujarnya.

Sikap waspada terhadap radikalis dan intoleran komunis, kata HNW, perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, berdasar fakta sejarah, gerakan komunisme di Indonesia telah dua kali melawan pemerintah yang sah dan akan mengubah Pancasila.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme BNPT tidak menjadi korban dari pengaburan sejarah komunis. Ia menegaskan, tak perlu menaruh curiga terhadap kelompok radikal agama dengan tanpa bertanggung jawab.

"Janganlah fobia dengan kaum beragama karena mereka sangat berjasa dalam menyelamatkan sejarah perjuangan bangsa dengan menghadirkan Pancasila, selamatkan Republik Indonesia dari kemungkinan penjajahan kembali oleh Belanda dengan fatwa jihad (22/10/1945) dan amanat jihad (28/5/1946). Bersama TNI selamatkan NKRI dan Pancasila dari dua kali pemberontakan PKI," tuturnya.

"Mestinya BNPT justru mengajak umat beragama (Islam dan lainnya) melanjutkan peran sejarah tersebut, bersama Negara/TNI serta Polri membentengi dan menyelamatkan negara dan kaum mudanya dari bahaya laten radikalisme, juga terorisme komunis maupun ideologi apa pun yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Perppu No 2/2017," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa Pancasila dibahas, disepakati, dan diterima oleh ulama-ulama Islam anggota Panitia 9 maupun PPKI. Karena itu sudah pasti sesuai dengan ajaran agama Islam dan dimusuhi oleh gerakan komunisme melalui PKI.

"Jangan kaburkan sejarah PKI yang radikalis komunis dan terbukti dua kali memberontak terhadap Pemerintah RI yang sah. Dan akan mengubah Pancasila sebagai ideologi negara yang sah. Sedangkan kelompok agama Islam dan tokoh-tokohnya terbukti terlibat dalam penyelamatan Indonesia menjadi NKRI melalui Mosi Integral M Natsir (Tokoh Partai Islam Masyumi), dan menyelamatkan ideologi negara Pancasila dari radikalisme, terorisme dan pemberontakan PKI," pungkasnya.

(akd/ega)