Komnas HAM Terima 2.331 Aduan Sepanjang 2021, Tertinggi Terkait Polri

Eva Safitri - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 13:46 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama para anggota meninjau terkait tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Sepanjang tahun 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima sebanyak 2.331 aduan terkait HAM. Dari ribuan aduan tersebut, menurut data Komnas HAM klasifikasi tertinggi yakni aduan terkait Polri.

"Data aduan dugaan pelanggaran HAM 2021 3.758 berkas dari periode Januari sampai September 2021, yang dikonversi menjadi 2.331 kasus," kata Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik dalam rapat dengar pendapat Komisi III, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2021).

"Meskipun COVID dan macam-macam pengaduan tidak terlalu banyak perubahan, karena terapkan juga mekanisme pengaduan offline. Pengaduan langsung memang berkurang, tapi keseluruhan tidak terlalu banyak. Klasifikasi pihak teradu tertinggi tetap Polri," lanjutnya.

Taufan mengatakan pengaduan terkait Polri kebanyakan terkait ketidakprofesionalan prosedur kepolisian. Kemudian, kekerasan hingga penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil.

"Ada yang terkait kekerasan dan lain-lain, tetapi ada yang kaitannya penanganan perkara yang diadukan ke Komnas HAM oleh pihak yang sudah menyampaikan masalah mereka ke Polri tapi pengaduan itu tidak ditindaklanjuti secara proper," ujarnya.

Terbanyak kedua yakni terkait pengaduan pada tingkat korporasi. Yakni mulai dari sengketa lahan dan perusakan pencemaran lingkungan. Taufan mengatakan kategori korporasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

"Korporasi ini terjadi peningkatan sebelumnya korporasi di nomer 3, sekarang di nomer 2," kata Taufan.

Terbanyak ketiga yakni terkait pemerintah daerah. Adapun kasus tertinggi yakni terkait lahan dan perampasan lahan, sengketa kepegawaian hingga intoleransi dan ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Simak juga 'Komnas HAM Soroti Lapas Tangerang Overload, Singgung Sistem Pemidanaan':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/rfs)