HNW Sebut Pengurus Parpol Patut Dapat Sosialisasi Empat Pilar MPR

Angga Laraspati - detikNews
Minggu, 03 Okt 2021 20:53 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pengurus dan anggota partai politik merupakan kelompok masyarakat yang patut mendapatkan sosialisasi empat pilar MPR. Karena salah satu dari Empat Pilar MPR, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung aturan menyangkut Partai politik.

Seperti, pasal 6A Ayat 2 tentang usulan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. Juga pasal 22 E ayat 3 tentang peserta pemilihan umum. Karena itu sudah seharusnya anggota dan pengurus partai politik mengetahui serta memahami Empat Pilar MPR RI.

HNW menilai pentingnya hal tersebut agar setiap anggota dan pengurus partai tahu peran masing-masing dalam kehidupan berdemokrasi juga mengetahui tata cara mencalonkan diri, untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum. Terlebih penting lagi agar mengetahui dasar dan ideologi negara, konstitusi tertinggi, bentuk dan semboyan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol. Tidak seperti kepala daerah yang bisa mencalonkan diri secara independen. Sedangkan untuk menjadi anggota DPR harus mendaftar melalui parpol," kata HNW dalam keterangannya, Minggu (3/9/2021).

Pernyataan itu disampaikan HNW secara daring, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerjasama MPR RI dengan DPD PKS Kabupaten Indramayu. Acara tersebut berlangsung, di Aula Sekar Wangi, Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, hari ini.

Sampai kapanpun, kata HNW, kegiatan sosialisasi Empat Pilar akan selalu penting. Apalagi saat ini banyak pihak yang ingin mengaburkan Pancasila, mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Dwisila atau mengaburkan sila-silanya.

"Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi ajaran agama malah diketawakan, dan dibuat lucu-lucuan. Sedangkan para ulama disalahkan, kyai dikriminalisasi dan dicelakai. Maraknya penyerangan terhadap ulama yang belakangan sering terjadi sama persis dengan masa-masa sebelum PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965, dan dilakukan oleh Lekra," ujar HNW.

Pelaksanaan sosialisasi, menurut HNW, bisa diartikan melakukan penyegaran terhadap Pancasila. Karena dasar dan ideologi negara, hasil kesepakatan para bapak bangsa, termasuk kesepahaman para ulama dengan kaum nasionalis dan pemuka agama lain, ini terus menuai ujian, salah satunya adalah ujian dari faham-faham yang terus berdatangan dari luar.

"Panitia Sembilan yang menghasilkan Pancasila 18 Agustus 1945, adalah kesepakatan antara tokoh nasionalis, para ulama dan pemuka agama lainnya. Anggota Panitia Sembilan, ini antara lain, Soekarno Hatta, Moh Yamin, Ahmad Subarjo, AA. Maramis, Wahid Hasyim, juga Kahar Muzakir," tutur HNW.

Karena itu, menurut HNW menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan melestarikan Pancasila dan tiga pilar lainnya agar terhindar dari upaya pengaburan oleh pihak tertentu agar tidak sampai di rusak atau malah diganti.

Pernyataan serupa disampaikan Anggota FPKS MPR RI Netty Prasetiyani Aher yang mengatakan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan warisan para pendiri bangsa yang harus terus dipelihara dan dijaga bersama.

Oleh karena itu, jiwa nasionalisme dan solidaritas harus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud dalam keseharian dan jangan sampai, nilai-nilai dalam Empat Pilar hanya menjadi simbol yang tidak bermakna. Oleh karena itu, kata Netty, penanaman nilai empat pilar harus dilakukan sejak dini pada anak-anak.

"Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk menanamkan nilai-nilai Empat Pilar seperti nasionalisme, solidaritas dan persatuan. Jadi, kita perlu memberi dukungan pada keluarga agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik terutama di masa pandemi ini," ungkapnya.

Ikut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan, serta Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu yang juga Anggota DPRD Indramayu H. Ruswa.

(akn/ega)