Sidarto : Bangsa Indonesia Butuh Sosok Seperti Dudung Abdurahman

Eqqi Syahputra - detikNews
Jumat, 01 Okt 2021 23:27 WIB
Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto
Foto: Dok. Wantimpres
Jakarta -

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, meminta publik menghentikan polemik pembongkaran 3 tokoh TNI AD di Museum Kostrad. Apalagi, wacana yang berkembang menjadi simpang siur dan terkesan menyudutkan personal Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.

Menurut mantan ketua MPR ini, Letjen Dudung Abdurachman adalah seorang prajurit profesional. Sidarto tidak ingin Dudung jadi sasaran serangan politik yang dimainkan sejumlah pihak. Menurutnya, Dudung adalah seorang nasionalis sejati yang tidak perlu diragukan lagi cintanya terhadap bangsa dan negara Indonesia.

"Saya kenal betul dia (Dudung Abdurachman) adalah seorang yang nasionalis. Beliau adalah orang yang teguh bersikap dalam menjaga NKRI dan mengawal Pancasila. Saat ini bangsa Indonesia butuh sosok seperti dia " ujar Sidarto dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).

Sidarto menambahkan, alasan mengapa saat ini bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti Dudung karena Dudung adalah sosok jenderal yang berani dan pasang badan bila ada pihak-pihak yang ingin mengganggu NKRI.

"Saya bicara apa adanya. Saya kenal pribadi Pak Dudung sehingga saya tahu betul pribadi Pak Dudung," tambah Sidarto.

Karier Dudung di TNI memang sangat moncer. Dudung sebagai perwira tinggi TNI beberapa kali menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI AD. Untuk itu, Sidarto merasa ada pihak-pihak yang tidak suka dengan melejitnya nama Dudung.

"Ini risiko seorang yang populer, karena sikapnya ya itu risikonya diserang oleh orang-orang yang tidak suka. Ini dialami oleh banyak tokoh populer yang lain juga," tutur Sidarto.

Menurut Sidarto, setiap masuk bulan September, isu eksistensi PKI selalu diamplifikasi, dijadikan seakan-akan PKI hidup kembali bahkan dituding telah menyusup ke TNI. Menurutnya tudingan tersebut jelas tidak berdasar. Oleh karena itu, Sidarto merasa bahwa isu PKI hanya dijadikan komoditas politik untuk menyerang pemerintah.

(ega/ega)