Mensesneg Ungkap Pertemuan Kapolri-MenPAN-RB soal Perekrutan 56 Pegawai KPK

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 29 Sep 2021 15:57 WIB
Mensesneg Pratikno
Mensesneg Pratikno (Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Mensesneg Pratikno mengungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengunjungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait perekrutan 56 pegawai KPK tak lulus TWK ke Bareskrim Polri. Pratikno menyebut pertemuan itu membahas teknis perekrutan.

Pratikno menyebut pertemuan itu berlangsung pada Senin (27/9/2021). Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut dalam pertemuan tersebut.

"Tidak dengan Pak Presiden, tidak. Jadi Pak Kapolri berkunjung ke Pak MenPAN-RB di situ ada saya ada Kepala BKN juga," kata Pratikno di Kompleks DPR/MPR, Rabu (29/9/2021).

Pratikno mengatakan kunjungan Kapolri Jenderal Sigit ke MenPAN-RB dan BKN membahas terkait isi surat yang disetujui oleh Presiden Jokowi. Dia menyebut Jenderal Sigit memang harus berkoordinasi terkait mekanisme perekrutan 56 pegawai KPK tersebut.

"Jadi membahas itu. Kan surat jawaban sudah. Tindak lanjutnya sebagaimana isi surat kami Kapolri harus berkoordinasi dengan MenPAN-RB dan Kepala BKN," jelasnya.

Pratikno memastikan usulan yang diajukan Kapolri memang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Namun, dia menyebut, dalam pelaksanaannya, Kapolri harus tetap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Ya kan ada permohonan dari Pak Kapolri, ya permohonan itu kemudian dijawab tentu melalui surat Mensesneg. Gitu aja, ada permohonan kan kami jawab. Dalam jawaban itu sudah ditegaskan bahwa silakan Kapolri tetapi pelaksanaannya kan harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Itu tertera jelas di dalam surat," ujarnya.

Sebelumnya, Jenderal Sigit mengatakan telah menyurati Jokowi terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dalam surat itu, Sigit meminta izin agar diperbolehkan merekrut 56 eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di tipikor (tindak pidana korupsi). Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," ujar Sigit kepada wartawan di Papua, Selasa (28/9).

Sigit mengatakan telah mendapatkan respons balik dari Jokowi lewat surat dari Setneg. Intinya, dia mendapat lampu hijau untuk menindaklanjuti rencananya.

"Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus dites, tidak dilantik jadi ASN KPK, untuk bisa kami tarik, kemudian kami rekrut menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," tutur Sigit.

Sigit lalu menjelaskan alasannya hendak merekrut 56 eks pegawai KPK. "Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak kemudian pengalaman di dalam penanganan tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.

Simak video 'Dasar Aturan Jokowi Setujui 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/eva)