Jubir Jokowi soal Kapolri Siap Rekrut 56 Pegawai KPK: Upaya Humanis

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 21:47 WIB
Jakarta -

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menanggapi rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Fadjroel menilai langkah itu merupakan bentuk penyelesaian masalah secara humanis.

"Karena yang menyatakan informasi tersebut kepada publik adalah Kapolri. Maka dapat dikatakan informasi tersebut sahih. Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis," kata Fadjroel kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Fadjroel mengatakan penjelasan Kapolri soal rencana itu sudah tepat. Rencana tersebut telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

"Saya pikir penjelasan Kapolri tentang rencana tersebut sudah sangat tepat dan menurut Kapolri sudah diterima dengan baik oleh presiden," ujar Fadjroel.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap alasan di balik usulan perekrutan 56 pegawai KPK tak lolos TWK ke Bareskrim. Rekam jejak hingga pengalaman di sektor pemberantasan korupsi menjadi pertimbangan Sigit.

"Kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor, tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri," kata Sigit kepada wartawan di Papua, Selasa (28/9).

Sigit mengatakan awalnya mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut ke Bareskrim.

"Kami berkirim surat kepada Pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus tes dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," ujar Sigit.

Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Jokowi. Pada prinsipnya, Jokowi merestui usulan Sigit.

"Kemarin tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri. Tentunya kami diminta berkoordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN. Oleh karena itu, proses sedang berlangsung dan mekanismenya seperti apa saat ini sedang didiskusikan," imbuh Sigit.

(knv/jbr)