Round-Up

Hak Interpelasi Formula E ke Anies Terganjal Boikot 7 Fraksi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 21:45 WIB
Rapat paripurna hak interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap digas meski tidak kuorum. Rapat hanya dihadiri Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI.
Gedung DPRD DKI Jakarta (A. Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula batal hari ini. Paripurna interpelasi terganjal boikot tujuh fraksi.

Rapat paripurna interpelasi sudah diprotes sejak Senin (28/9). Tujuh fraksi di luar PDIP dan PSI menegaskan tidak akan menghadiri paripurna hari ini.

Hari rapat paripurna pun tiba. DPRD DKI menggelar paripurna Selasa (28/9/2021). Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi masuk ke ruang rapat paripurna. Hanya dua fraksi yang hadir, yakni PDIP dan PSI.

Prasetio pun mengungkap baru 27 anggota Dewan yang datang ke ruang rapat. Alhasil, paripurna diskors selama satu jam.

"Di dalam rapat paripurna ini, saya sudah melihat hanya 27 orang. Saya rasa hari ini masih belum kuorum, saya akan tunda 1 jam agar paripurna ini bisa mendapatkan kuorum. Disetujui?" tanya Prasetio kepada peserta.

"Setuju," jawab peserta.

"Skors, jam 11.30 WIB hadir lagi," sahut Prasetio.

Rapat dimulai lagi pukul 11.40 WIB. Namun anggota Dewan yang ikut paripurna tak bertambah signifikan. Tidak ada fraksi lain selain PDIP dan PSI. Prasetio menyampaikan total peserta yang hadir 31 orang dan belum kuorum.

Namun rapat paripurna itu tetap digelar. Sejumlah peserta rapat mengajukan interupsi. Salah satunya datang dari anggota DPRD F-PDIP, Agustina H (Tina Toon), yang meminta paripurna tetap diperjuangkan dan tidak diundur.

"Ketua mohon hak interpelasi ini diperjuangkan, jangan langsung ditutup maupun ditunda lagi. Karena ini hak bertanya kami sebagai perwakilan rakyat, Ketua, atas program Pemprov yang ada temuan BPK dan pemborosan. Balapan nggak bikin kenyang, Ketua, kita masih COVID, masih banjir masih terancam banyak, Ketua, sebagai warga. Banyak prioritas, mohon Ketua jangan sampai ditutup. Tolong berikan kami kesempatan menyampaikan usulan!" kata Tina Toon.

Wakil Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Wa Ode juga meminta agar rapat dilanjutkan. Sebagai anggota badan musyawarah (bamus), Wa Ode menegaskan rapat ini dinyatakan legal karena dijadwalkan melalui rapat bamus.

"Izin, Pimpinan, saya Wa Ode Herlina anggota bamus, kemarin sudah ditentukan sesuai dengan tatib DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahu 2020. Karena itu, Pimpinan, rapur hari ini sudah sah dan legal untuk dilanjutkan dengan agenda pemaparan usulan kami tentang hak interpelasi," tegas Wa Ode.