Sidang MK soal 'Kartel' Gelar Profesor, Yusril Jadi Ahli Penggugat

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 14:07 WIB
Yusril di Sengketa Pilpres 2019
Yusril Ihza Mahendra (Granyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang judicial review UU Guru dan Dosen yang diajukan oleh dosen Universitas Indonesia (UI), Sri Mardiyati. Dalam sidang itu, para pihak akan mengajukan ahli ke MK, salah satunya Yusril Ihza Mahendra, yang akan menjadi ahli dari Sri Mardiyati.

"Dalam perkara ini, ada permohonan untuk menjadi pihak terkait, yaitu dari Universitas Indonesia. Majelis sudah mengambil keputusan, mengambil ketetapan, yaitu permohonan menjadi pihak terkait dikabulkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel MK, Selasa (28/9/2021).

Adapun pemohon yang diwakili pengacaranya, Maqdir Ismail, meminta diberi kesempatan oleh MK agar menghadirkan ahli lagi, yaitu Yusril Ihza Mahendra. Maqdir menilai Yusril memiliki pandangan kritis di kasus itu sehingga dinilai bisa menjadi pertimbangan MK dalam memutus.

"Kami berharap masih diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli yang hendak kami hadirkan, yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra, pada sidang berikutnya. Sekali lagi, kami mohon diperkenankan untuk menghadirkan beliau, Yang Mulia. Karena menurut hemat kami cukup banyak hal yang perlu disampaikan dan kita dengar pendapat beliau tentang permohonan ini. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih atas perkenannya," kata Maqdir.

Atas permohonan itu, Anwar Usman mengabulkan. Sedangkan dari pemerintah yang diwakili Irjen Kemendikbud Chatarina Girsang meminta waktu tambahan dengan akan menghadirkan tiga saksi dan tiga ahli.

"Maksimal masing-masing tiga, Yang Mulia. Maksimal tiga saksi, maksimal tiga ahli," tutur Chatarina memohon.

Permohonan itu dikabulkan Anwar Usman. Untuk mempersiapkan saksi dan ahli, MK memberikan kesempatan kepada para pihak sepekan ke depan.

"Sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, tanggal 2 November 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan seorang ahli dari Pemohon, kemudian keterangan Pihak Terkait dan keterangan ahli dari Pemerintah satu orang. Dengan catatan, ya, sama, keterangan tertulisnya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang," kata Anwar.

Sebagaimana diketahui, sidang ini diajukan oleh dosen Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Indonesia (UI) Dr Sri Mardiyati, menggugat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke MK dan menuding ada kartel gelar profesor di Kemendikbud-Ristek sehingga peraturan yang 'menjegalnya' harus dihapuskan.

"Permohonan ini tidak bertujuan untuk 'mengutuk' para profesor ataupun pejabat tinggi Kemendikbud karena mereka telah melakukan 'cencorship' atau 'cartel' dalam memberikan persetujuan atas penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Tidak juga untuk menghalangi bimbingan yang marak dilakukan oleh pihak-pihak dalam melakukan penulisan karya ilmiah untuk membantu menulis karya ilmiah yang 'terindeks dalam Scopus dan dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi'," kata Maqdir dalam berkas permohonanya.

Gugatan ini cukup menarik perhatian majelis MK. Dalam sidang pada 9 September 2021, hakim konstitusi mencecar pihak pemerintah. Para hakim MK juga bingung mengapa banyak kejanggalan dalam pemberian gelar profesor oleh Kemendikbud. Sebab, ada kandidat yang lolos di tingkat universitas, tapi dimentahkan oleh Dikti dengan penilaian sebaliknya. Kemendikbud diminta membuat sistem yang tidak mempersulit kandidat profesor karier.

"Jadi, dia naik ke Jakarta itu, itu hanya formalitas untuk kemudian diterbitkan ketetapan begitu, keputusan untuk yang bersangkutan bisa diangkat sebagai guru besar. Jadi, agar apa? Agar setiap level itu tidak melahirkan, maaf, 'raja-raja kecil' lagi," kata hakim konstitusi Saldi Isra.

(asp/idn)