Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu

Salma Rafifa Aprillya - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 11:35 WIB
Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu
Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kepanjangan KPK adalah Komisi Pemberantas Korupsi. Sesuai dengan namanya, KPK merupakan lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Awal Mula Pembentukan KPK

Kepanjangan KPK sudah diketahui. Lalu bagaimana dengan awal mula pembentukan KPK?

Dilansir dari situs resmi KPK, lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tersebut.

Sebagai lembaga negara, KPK bertugas mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, profesional, intensif, dan berkesinambungan. Penjelasan undang-undang menyebutkan bahwa KPK berperan untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Tugas dan Wewenang KPK

Setelah memahami tentang kepanjangan KPK, berikut adalah tugas dan wewenang KPK. Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa tugas KPK yang perlu diperhatikan, yakni:

  1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
  2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
  3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
  4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
  6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KPK Berpedoman Kepada 6 Asas

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada 6 asas. Berikut 6 asas tersebut:

  1. Kepastian hukum
  2. Keterbukaan
  3. Akuntabilitas
  4. Kepentingan umum
  5. Proporsionalitas
  6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Informasi terkait kepanjangan KPK hingga tugas-tugasnya bisa dilihat di halaman selanjutnya