detik's Advocate Sepekan: Warisan Tante Meninggal hingga Pinjol

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 26 Sep 2021 10:41 WIB
Uang Gaji
Ilustrasi uang (Foto: iStock)
Jakarta -

Dalam sepekan, detik's Advocate menerima pertanyaan dari pembaca yang sangat beragam. Dari hukum waris hingga soal alasan perceraian karena istri terjerat utang pinjol.

Semua pertanyaan pembaca detik's Advocate dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Salah satunya soal warisan tante dan om yang meninggal dan tidak meninggalkan keturunan. Berikut pertanyaannya:

Selamat pagi,

Saya ingin bertanya, jika Om dan Tante sudah meninggal dunia, dan tidak memiliki keturunan. Kalau berdasarkan hukum Islam, siapa saja yang bisa menjadi ahli warisnya? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya.

Salam.

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Halimah Humayrah Tuanaya, S.H., M.H. Menurut Halimah, pertanyaan yang disampaikan sangat minim informasi. Sehingga dalam menjawab pertanyaan, ia menggunakan pengandaian atau berandai-andai.

Dalam hukum Islam, waris dari pihak perempuan dan laki-laki memiliki pembagian yang berbeda. Jika yang meninggal adalah Om Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan Almarhum tidak memiliki keturunan, tetapi ayah dan Ibu dari almarhum masih hidup, maka ahli warisnya adalah (1) Isteri almarhum, (2) Ibu almarhum, (3) Ayah almarhum

Tetapi jika yang meninggal adalah Tante Bapak/Ibu/Saudara, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, tetapi ayah dan Ibu dari Tante masih hidup, maka ahli warisnya adalah (1) suami almarhumah, (2) Ibu almarhumah, (3) Ayah almarhumah.

Adapun pembagiannya adalah: suami almarhumah mendapatkan 3/6 bagian, Ibu almarhumah mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan Ayah almarhumah mendapatkan 2/6 bagian.

Sedangkan Bapak/Ibu/Saudara sebagai keponakan tidak termasuk bagian dari ahli waris.

Namun jika Om Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, dan juga ayah dan Ibu dari Om sudah meninggal dunia lebih dulu, maka ahli warisnya adalah (1) isteri almarhum, (2) Saudara laki-laki dari almarhum (3) Saudara perempuan almarhum.

Jika Om Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, dan juga ayah dan Ibu dari almarhum sudah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan Saudara laki-laki dan Saudara Perempuan almarhum juga telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah (1) istri almarhum, (2) Putra saudara kandung almarhum.

Jika Tante Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, dan juga ayah dan Ibu dari almarhumah sudah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan Saudara laki-laki dan Saudara Perempuan almarhumah juga telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah (1) suami almarhumah, (2) Putra saudara kandung almarhumah.

Adapun pembagiannya adalah: suami almarhumah 1/2 bagian, Putra saudara kandung almarhumah mendapatkan Ashobah yang dibagi dengan pembagian tertentu bergantung dari jumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan dari almarhumah.

Pembagian waris di atas dengan memperhatikan Q.S. An-Nisa:12 dan Pasal 177, 178, 179, 180, 181, dan 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sedangkan keponakan, tidak ada dalil Al-Qur'an maupun hadits yang mengatur, namun berdasarkan ijtihad, keponakan hanya dapat menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris, dengan persyaratan yang berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI.

Ceraikan Istri karena Terjerat Pinjol

Ada juga yang menanyakan apakah bisa menceraikan istri yang terjerat utang pinjol. Di mana si istri utang tanpa memberitahu suami terlebih dahulu.

Berikut pertanyaan lengkapnya:

Selamat pagi

Saya mau menanyakan perihal peminjaman online.

Apakah saya sebagai suami harus menanggung peminjaman online yang dilakukan istri saya? Bagaimana jika saya menceraikan istri saya? Apakah pertanggungan peminjaman online tersebut masih menjadi tanggungan saya?

Saya tidak ada mengadakan perjanjian harta bersama. Dan apakah saya bisa menceraikan istri saya dan memiliki hak asuh anak saya jika peminjaman online sebagai bukti perceraian?

Kami menikah dengan agama islam. Pinjaman belum membengkak karena saya baru mengetahuinya.

Terima kasih

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Slamet Yuono, SH., MH (Partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan). Slamet menyampaikan dalam hidup berumah tangga tentu akan merasakan susah senang, kondisi naik turun perekonomian keluarga, ketika kebutuhan keluarga mendesak sedangkan pemasukan minim ada kalanya meminjam uang/berhutang menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait dengan hutang melalui Pinjol yang dilakukan oleh istri saudara perlu diperhatikan antara lain :

a. Apakah hutang tersebut memang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga (untuk belanja, untuk kebutuhan anak-anak), untuk mengangsur kredit baik untuk rumah atau kendaraan dimana kebutuhan ini adalah merupakan tanggung jawab seorang suami;
b. Apakah hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi istri seperti untuk membeli perhiasan, ke salon kecantikan dan kebutuhan pribadi lainnya.

Jika istri berutang ke Pinjol untuk kebutuhan rumah tangga maka hutang tersebut ditanggung bersama oleh pasangan suami istri hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Selanjutnya jika istri berhutang ke Pinjol untuk keperluan pribadi maka hutang tersebut menjadi hutang pribadi istri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pertanggung-jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Implementasi Pasal 93 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam harus disandikan dengan Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi terhadap harta bersama pasangan suami istri harus saling terbuka dan memiliki komitmen terkait dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istri. Pada hakikatnya tidak ada pasangan yang ingin terjerat hutang, namun terkadang hutang ada karena jalan lain mendapatkan uang sudah tidak ada. Jika kita memilih bercerai karena pasangan memiliki hutang demi memenuhi kebutuhan dan keperluan pokok keluarga, rasanya sangat tidak tepat jika harus menempuh perceraian, akan lebih baik lagi jika bisa dimusyawarahkan bagaimana alternatif penyelesaian dari hutang yang ada secara bersama-sama.

Soal perceraian, diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sebagai alasan perceraian dapat dilihat pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Juncto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang bunyinya:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut di atas tercantum juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) alasan tambahan yaitu :
Suami melanggar taklik talak ;
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Memperhatikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Juncto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka Hutang Pinjol yang dilakukan oleh istri atau suami tidak termasuk sebagai alasan perceraian jika dengan adanya hutang tersebut tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, utang pinjol istri atau suami bisa menjadi alasan perceraian jika hutang pinjol tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali, di mana suami/istri sudah berusaha untuk memberikan nasihat dan telah menyelesaikan hutang-hutang yang ada tetapi istri/suami terus berhutang lagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi, akibatnya hutang terus bertambah dan sangat sulit untuk diselesaikan.

Jika saudara memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, maka saudara bisa mengajukan permohonan cerai talak.

Selengkapnya di halaman berikutnya

Simak juga 'News of The Week: 'Raja' di Pandeglang, Azis Syamsuddin Tersangka Suap':

[Gambas:Video 20detik]