detik's Advocate Sepekan: Warisan Tante Meninggal hingga Pinjol

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 26 Sep 2021 10:41 WIB
Uang Gaji
Ilustrasi uang (Foto: iStock)
Jakarta -

Dalam sepekan, detik's Advocate menerima pertanyaan dari pembaca yang sangat beragam. Dari hukum waris hingga soal alasan perceraian karena istri terjerat utang pinjol.

Semua pertanyaan pembaca detik's Advocate dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Salah satunya soal warisan tante dan om yang meninggal dan tidak meninggalkan keturunan. Berikut pertanyaannya:

Selamat pagi,

Saya ingin bertanya, jika Om dan Tante sudah meninggal dunia, dan tidak memiliki keturunan. Kalau berdasarkan hukum Islam, siapa saja yang bisa menjadi ahli warisnya? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya.

Salam.

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Halimah Humayrah Tuanaya, S.H., M.H. Menurut Halimah, pertanyaan yang disampaikan sangat minim informasi. Sehingga dalam menjawab pertanyaan, ia menggunakan pengandaian atau berandai-andai.

Dalam hukum Islam, waris dari pihak perempuan dan laki-laki memiliki pembagian yang berbeda. Jika yang meninggal adalah Om Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan Almarhum tidak memiliki keturunan, tetapi ayah dan Ibu dari almarhum masih hidup, maka ahli warisnya adalah (1) Isteri almarhum, (2) Ibu almarhum, (3) Ayah almarhum

Tetapi jika yang meninggal adalah Tante Bapak/Ibu/Saudara, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, tetapi ayah dan Ibu dari Tante masih hidup, maka ahli warisnya adalah (1) suami almarhumah, (2) Ibu almarhumah, (3) Ayah almarhumah.

Adapun pembagiannya adalah: suami almarhumah mendapatkan 3/6 bagian, Ibu almarhumah mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan Ayah almarhumah mendapatkan 2/6 bagian.

Sedangkan Bapak/Ibu/Saudara sebagai keponakan tidak termasuk bagian dari ahli waris.

Namun jika Om Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, dan juga ayah dan Ibu dari Om sudah meninggal dunia lebih dulu, maka ahli warisnya adalah (1) isteri almarhum, (2) Saudara laki-laki dari almarhum (3) Saudara perempuan almarhum.

Jika Om Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, dan juga ayah dan Ibu dari almarhum sudah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan Saudara laki-laki dan Saudara Perempuan almarhum juga telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah (1) istri almarhum, (2) Putra saudara kandung almarhum.

Jika Tante Bapak/Ibu/Saudara meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki keturunan, dan juga ayah dan Ibu dari almarhumah sudah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan Saudara laki-laki dan Saudara Perempuan almarhumah juga telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah (1) suami almarhumah, (2) Putra saudara kandung almarhumah.

Adapun pembagiannya adalah: suami almarhumah 1/2 bagian, Putra saudara kandung almarhumah mendapatkan Ashobah yang dibagi dengan pembagian tertentu bergantung dari jumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan dari almarhumah.

Pembagian waris di atas dengan memperhatikan Q.S. An-Nisa:12 dan Pasal 177, 178, 179, 180, 181, dan 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sedangkan keponakan, tidak ada dalil Al-Qur'an maupun hadits yang mengatur, namun berdasarkan ijtihad, keponakan hanya dapat menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris, dengan persyaratan yang berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI.

Ceraikan Istri karena Terjerat Pinjol

Ada juga yang menanyakan apakah bisa menceraikan istri yang terjerat utang pinjol. Di mana si istri utang tanpa memberitahu suami terlebih dahulu.

Berikut pertanyaan lengkapnya:

Selamat pagi

Saya mau menanyakan perihal peminjaman online.

Apakah saya sebagai suami harus menanggung peminjaman online yang dilakukan istri saya? Bagaimana jika saya menceraikan istri saya? Apakah pertanggungan peminjaman online tersebut masih menjadi tanggungan saya?

Saya tidak ada mengadakan perjanjian harta bersama. Dan apakah saya bisa menceraikan istri saya dan memiliki hak asuh anak saya jika peminjaman online sebagai bukti perceraian?

Kami menikah dengan agama islam. Pinjaman belum membengkak karena saya baru mengetahuinya.

Terima kasih

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Slamet Yuono, SH., MH (Partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan). Slamet menyampaikan dalam hidup berumah tangga tentu akan merasakan susah senang, kondisi naik turun perekonomian keluarga, ketika kebutuhan keluarga mendesak sedangkan pemasukan minim ada kalanya meminjam uang/berhutang menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait dengan hutang melalui Pinjol yang dilakukan oleh istri saudara perlu diperhatikan antara lain :

a. Apakah hutang tersebut memang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga (untuk belanja, untuk kebutuhan anak-anak), untuk mengangsur kredit baik untuk rumah atau kendaraan dimana kebutuhan ini adalah merupakan tanggung jawab seorang suami;
b. Apakah hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi istri seperti untuk membeli perhiasan, ke salon kecantikan dan kebutuhan pribadi lainnya.

Jika istri berutang ke Pinjol untuk kebutuhan rumah tangga maka hutang tersebut ditanggung bersama oleh pasangan suami istri hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Selanjutnya jika istri berhutang ke Pinjol untuk keperluan pribadi maka hutang tersebut menjadi hutang pribadi istri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pertanggung-jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Implementasi Pasal 93 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam harus disandikan dengan Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi terhadap harta bersama pasangan suami istri harus saling terbuka dan memiliki komitmen terkait dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istri. Pada hakikatnya tidak ada pasangan yang ingin terjerat hutang, namun terkadang hutang ada karena jalan lain mendapatkan uang sudah tidak ada. Jika kita memilih bercerai karena pasangan memiliki hutang demi memenuhi kebutuhan dan keperluan pokok keluarga, rasanya sangat tidak tepat jika harus menempuh perceraian, akan lebih baik lagi jika bisa dimusyawarahkan bagaimana alternatif penyelesaian dari hutang yang ada secara bersama-sama.

Soal perceraian, diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sebagai alasan perceraian dapat dilihat pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Juncto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang bunyinya:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut di atas tercantum juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) alasan tambahan yaitu :
Suami melanggar taklik talak ;
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Memperhatikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Juncto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka Hutang Pinjol yang dilakukan oleh istri atau suami tidak termasuk sebagai alasan perceraian jika dengan adanya hutang tersebut tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, utang pinjol istri atau suami bisa menjadi alasan perceraian jika hutang pinjol tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali, di mana suami/istri sudah berusaha untuk memberikan nasihat dan telah menyelesaikan hutang-hutang yang ada tetapi istri/suami terus berhutang lagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi, akibatnya hutang terus bertambah dan sangat sulit untuk diselesaikan.

Jika saudara memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, maka saudara bisa mengajukan permohonan cerai talak.

Selengkapnya di halaman berikutnya

Simak juga 'News of The Week: 'Raja' di Pandeglang, Azis Syamsuddin Tersangka Suap':

[Gambas:Video 20detik]



Peliharaan Tetangga Berkeliaran di Kompleks

Di luar kasus di atas, ada juga yang menanyakan hubungan bertetangga. Di mana tetangga memiliki binatang peliharaan tetapi si pemilik membiarkan binatangnya berkeliaran di komplek tanpa pengawasan. Bahkan, kerap binatangnya buat kotoran di depan pagar orang.

Untuk menjawab permasalahan di atas, detik's Advocate menghubungi Lisa Aprillia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember/Paralegal BPBH FH Universitas Jember. Menurut Lisa, perilaku hewan peliharaan tetangga Anda telah mengganggu dan menimbulkan kerugian.

Dikarenakan hewan peliharaan tersebut telah menyebabkan gangguan seperti suara yang berisik dan kotoran dari hewan tersebut kerap kali berada di pekarangan rumah Anda atau dapat dikatakan bahwa hewan tersebut membuang kotorannya di pekarangan rumah Anda.

Atas hal tersebut, Anda sudah mengadukan hal tersebut kepada pihak RT maupun RW lingkungan Anda. Akan tetapi, pihak RT dan RW pun juga tidak berbuat banyak atas hal tersebut, padahal hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan dan ketentraman warganya.

Apabila pemilik hewan tersebut yang dalam hal ini adalah tetangga Anda sendiri masih tetap membandel dan tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, Anda dapat menempuh jalur hukum kepada pemilik hewan tersebut atas dasar si pemilik melakukan kelalaian dalam menjaga hewan peliharaannya sehingga menimbulkan kerugian bagi tetangganya.

Dalam hal ini ada 2 upaya yang dapat Anda pilih yaitu, melalui jalur pidana dan jalur perdata. Dalam ranah pidana, mengenai pemilik hewan yang lalai dalam menjaga hewan peliharaannya dalam dilaporkan atas Pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi :

Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak dua puluh rupiah :
Barangsiapa menghasut binatang terhadap orang atau hewan yang sedang dinaiki atau dimuati barang;
Barangsiapa tidak mencegah binatang yang ada di bawah penjagaannya, waktu menyerang orang atau hewan yang dinaiki atau dimuati barang;
Barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;
Barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu , atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.

Berdasarkan Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dapat dilaporkan adalah perbuatan hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau serangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan tersebut, baik itu dikarenakan kurangnya penjagaan dari si pemilik dan/ atau karena hasutan dari si pemilik. Kerugian yang diatur dalam KUHP merujuk kepada bentuk kerugian fisik dalam bentuk luka ataupun sakitnya seseorang akibat serangan hewan peliharaan.

Sementara, jika kerugian yang diakibatkan oleh hewan tersebut bukan kerugian fisik seperti adanya luka dan sumber kerugian tersebut berasal dari kotoran ataupun suara yang berisik, maka Anda dapat menempuh jalur perdata. Dalam ranah perdata, seorang pemilik hewan peliharaan merupakan pengampu dari hewan yang dipeliharannya dan wajib bertanggungjawab atas segala hal yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan hewan peliharaannya tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)Pasal 1368 telah dikatakan dengan jelas bahwa :

Pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya atau dipeliharannya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasanya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Pada Pasal di atas, menyatakan bahwa hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan hewan tersebut sedang dalam pengawasan secara langsung oleh pemilik (dalam artian sang pemilik berada di samping atau berada pada tempat serta waktu kejadian hewan miliknya menimbulkan kerugian bagi pihak lain ) dan dapat pula kerugian yang ditimbulkan dari hewan tersebut sewaktu ia terlepas atau tersesat (yang artinya sang pemilik tidak sedang bersama si hewan peliharaan dan si hewan peliharaan ini lepas dari pengawasannya hingga akhirnya menimbulkan kerugian pada orang lain).

Maka si pemilik hewan tersebut harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan hewan peliharaannya tersebut. Bagi pihak yang dirugikan. Maka, ia dapat menuntut ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

a.Adanya suatu perbuatan;
b.Perbuatan tersebut melawan hukum;
c.Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
d.Adanya kerugian bagi korban;
e.Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, bila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tetangga Anda sebagai pemilik hewan peliharaannya maka, perbuatannya memenuhi unsur-unsur di atas dan juga memenuhi unsur-unsur yang ada di Pasal 1365KUHPerdata yang isinya :

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka perbuatan tetangga Anda yang tidak dapat menjaga hewan peliharaannya secara baik sehingga merugikan pihak lain. Maka, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Maka, dari seluruh argumentasi dan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, atas apa yang telah dilakukan tetangga Anda yang tidak dapat menjaga hewan peliharaannya secara baik sehingga merugikan pihak lain. Anda dapat menggugat tetangga Anda ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365KUHPerdata.

Dalam gugatan Anda dapat menguraikan apa saja perbuatan yang telah dilakukan oleh hewan peliharaan tetangga Anda yang merugikan diri Anda sendiri. Juga dapat menambahkan bahwa tetangga Anda sebagai pemilik tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, dalam gugatan tersebut Anda dapat meminta ganti kerugian secara materiil maupun imateril kepada tetangga Anda atas kerugian yang Anda derita.

Fasos-Fasum Beralih Jadi Perkantoran

Ada juga yang menanyakan fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) komplek perumahan malah beralih menjadi peruntukannya menjadi kantor perkantoran. Menurut advokat Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (selanjutnya disebut dengan "UU 1/2011") lebih dikenal dengan istilah prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bahwa developer dilarang mengalihkan fungsi sarana dan prasaran dimaksud, hal ini diatur dalam Pasal 144 UU 1/2011, yakni:

Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.

Jika pelaku pembangunan perumahan tidak memenuhi sarana pemakaman yang berarti juga tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundangan, maka pelaku pembangunan perumahan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 151 UU 1/2011, yang mengatur:

Pasal 151:
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembaca detik's Advocate dan warga dapat mengajukan gugatan terhadap pihak developer perumahan yang tidak menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum (fasum-fasos). Gugatan ini dapat didasarkan pada pengalihfungsian prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya sesuai ketentuan Pasal 144 UU 1/2011.

Selanjutnya, Anda juga dapat membawa permasalahan ini ke ranah pidana dikarenakan terdapat ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 151 UU 1/2011 yang telah disebutkan di atas.

Perlu juga kami sampaikan, penjelasan di atas merupakan saran terhadap upaya-upaya hukum yang masuk pada proses peradilan. Namun, Kami juga menyarankan perlu dilakukan upaya-upaya di luar peradilan seperti mediasi/musyawarah dengan pihak developer dan dapat melibatkan pemerintah daerah yang tujuannya adalah developer menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum (fasum-fasos) sebagaimana dijanjikan sejak pembelian.

Terakhir, ada pembaca meyakini istrinya selingkuh tapi tidak punya memiliki bukti istrinya zina. Juga tidak ada saksi yang melihat istrinya berhubungan badan dengan selingkuhannya.

Namun karena delik zina menyaratkan harus ada bukti persetubuhan, maka pasangan yang ingin melapor tetap harus memiliki bukti yang cukup karena dalam hukum pidana terkait perselingkuhan (zina). Tanpa barang bukti kasus tidak dapat dilanjutkan.

Menarik bukan pertanyaan dan kasusnya? Simak terus detik's Advocate dengan pertanyaan beragam dari pembaca detikcom setiap hari kerja..

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/isa)