Ingatkan Rapuhnya Kesehatan Nasional, Said Aqil: 94% Alkes yang Beredar Impor

Kristina - detikNews
Sabtu, 25 Sep 2021 18:05 WIB
Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj bertemu dengan Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun. Dalam pertemuan itu, Ketum PBNU ungkapkan dukungan untuk Palestina
Foto: Rifkianto Nugroho/Ingatkan Rapuhnya Kesehatan Nasional, Said Aqil: 94% Alkes yang Beredar Impor
Jakarta -

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem kesehatan nasional. Mulai dari peningkatan rasio, dan keandalan fasilitas kesehatan hingga memperkuat ekosistem kesehatan.

Peningkatan kesehatan nasional merupakan langkah penanganan pandemi COVID-19 dari sisi hilir. Hal tersebut dikatakan Said dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2021 yang digelar di Jakarta, 25-26 September 2021.

"NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan RS dan puskesmas, mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan dokter, spesialis, perawat dan bidan, serta memperkuat ekosistem kesehatan mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas dan produksi alkes," kata Said dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (25/9/2021).

Said menyebut, ketersediaan alat kesehatan saat ini masih ditopang dengan produk impor. Dominasi produk impor, kata Said, menandakan rapuhnya sistem kesehatan nasional.

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," sambungnya.

Said mengatakan, pihaknya akan mendukung dan membersama langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir.

Penanganan dari sisi hulu dapat dilakukan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga. "Menurut keterangan epidemiologi, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," paparnya.

Dari sisi tengah, kata Said, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Menurutnya, pandemi hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerja sama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat disiplin prokes, sementara pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.

"Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing, sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga," Said mengingatkan.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertifikat vaksinasi dan telah menjalani tes swab antigen sebelum masuk ruang acara.

"Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar Pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," ujar Said.

Munas dan Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.

Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dan memberi sambutan secara daring dalam upacara pembukaan di hadapan sekitar 250 peserta yang terdiri jajaran pengurus PBNU beserta badan otonomnya, serta utusan PWNU dari berbagai provinsi di Indonesia. Ma'ruf mengapresiasi penyelenggaraan forum permusyawaratan nasional ini dan berharap menghasilkan sejumlah masukan berharga bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.

(pay/pay)