Round-Up

Babak Baru Kisruh Demokrat: Eks Kader Bidik AD/ART Soal KLB

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 24 Sep 2021 08:00 WIB
Gedung Mahkamah Agung (MA) sebelum pembangunan (kiri) dikombo dengan sesudah pembangunan.
Foto: Mahkamah Agung (Ari Saputra)
Jakarta -

Kisruh kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat ternyata belum mereda. Kini sejumlah mantan kader Partai Demokrat membidik AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Upaya menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung dibenarkan oleh advokat Yusril Ihza Mahendra. kantor hukum Yusril dan Yuri Kemal Fadlullah, IHZA&IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE, digandeng empat orang eks kader Partai Demokrat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lantas bisakah AD/ART partai politik digugat ke MA? Yusril memastikan hal itu bisa dilakukan.

Dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril dan Yuri mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

"Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?" kata Yusril.

Yusril mengatakan memang ada kevakuman hukum terkait uji materil AD/ART partai politik. Pasalnya, kata dia, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai dan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai tidak berwenang menguji AD/ART.

Tak hanya itu, Yusril bahkan menyebut Pengadilan TUN sekalipun juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Atas dasar itulah, Yusril akhirnya menyusun argumen berkaitan dengan polemik AD/ART ini.

"Karena itu, saya menyusun argumen--yang insyaallah cukup meyakinkan--dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr Fahry Bachmid, bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab, penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang," ujar Yusril.