Round-Up

Wacana Amnesti Jokowi untuk Dosen Dibui Gegara Kritik Kampus Via WA

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 23:15 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Muncul wacana amnesti Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, yang dibui gegara mengkritik kampusnya di Grup WhatsApp (GWA). Menko Polhukam Mahfud Md bakal mengupayakan amnesti untuk Saiful Mahdi segera terwujud.

"Kita akan memproses, mudah-mudahan bisa secepatnya. Kita usahakan, karena keputusan amnesti ada di Presiden. Kita usahakan agar keputusan tentang ini tidak membutuhkan waktu yang lama," kata Mahfud seperti disampaikan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).

Hal itu disampaikan Mahfud saat berdialog membahas permohonan amnesti untuk korban kasus UU ITE Saiful Mahdi, dengan istri dari Saiful Mahdi, Dian Rubianty, Direktur LBH Banda Aceh Syahrul Putra, dan Damar Juniarto dari Safenet secara virtual, Selasa (21/9) sore. Hadir pula sejumlah akademisi, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Herlambang, dan Ni'matul Huda.

Sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi, Mahfud mengatakan hukum harus menjadi alat membangun ketenangan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan restorative justice atau keadilan restoratif. Bahkan, kata Mahfud, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan hingga delapan peraturan agar tidak mudah menghukum orang.

Aturan itu dikeluarkan karena kerap dalam hukum pidana terjebak pada syarat formal, yang mementingkan kriteria dan unsur pidana terpenuhi. Hal tersebut membuat hakim, jaksa, dan polisi tetap memaksakan penghukuman.

Mahfud memaparkan kasus yang dialami Saiful terjadi pada 2019. Sementara kebijakan pemerintah mengenai restorative justice baru diterapkan pada 15 Februari 2021.

"Saat itu atas perintah Presiden pada Rakernas TNI-Polri di Istana Negara, yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang belum lama ini dikeluarkan. Kemudian Rancangan Undang-Undang berdasarkan SKB tersebut baru saja berhasil dimasukkan ke Program Legislasi Nasional," tuturnya.

Maka, menurut Mahfud, tidak ada yang bisa disalahkan atas dasar hukum formal. Mahfud menilai permohonan amnesti ini adalah sesuatu hal yang layak untuk kasus yang dialami Saiful.