MK Kuliti Proses UU Cipta Kerja, Cecar Saksi soal FGD-Naskah Akademik

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 14:39 WIB
Saldi Isra
Hakim konstitusi Saldi Isra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang judicial review UU Cipta Kerja dengan memeriksa tiga orang saksi. MK mencecar proses pembuatan UU Cipta Kerja, dari proses rapat focus group discussion (FGD) hingga keberadaan naskah akademik (NA) RUU.

Tiga orang saksi itu adalah perwakilan pemerintah Nasrudin, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kemenkumham Joko Puji Raharjo, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes) Rodiyah.

"Metode omnibus law itu yang akan dijadikan wadah atau rujukannya dari mana? Apakah juga dari negara lain? Di FGD atau pembahasan lain ada dibahas? Metode omnibus law rujukannya dari mana?" tanya hakim konstitusi Suhartoyo dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Kamis (23/9/2021).

Sementara itu, hakim konstitusi Saldi Isra mempertajam pertanyaan kepada saksi Rodiyah. Selaku dekan dan akademisi, Rodiyah hadir dalam FGD RUU omnibus law di Solo pada 26 Januari 2020.

"Ketika Ibu hadir, ketika itu, pernah tidak diperlihatkan ada naskah akademik atau rancangan awal RUU, atau sekadar jual-beli gagasan?" tanya Saldi.

"Pada FGD tidak memperlihatkan naskah akademik dan draf UU secara lengkap," jawab Rodiyah.

"Yang tidak lengkap diperlihatkan?" cecar Saldi, yang juga guru besar Universitas Andalas, Padang, itu.

"Izin, saya tidak melihatnya, Yang Mulia," jawab Rodiyah.

Saldi juga meminta ketegasan saksi Joko Puji Raharjo apakah mengetahui, membaca, dan melihat naskah akademik RUU Cipta Kerja dalam rangkaian rapat di Yogyakarta, Makassar, dan Medan.

"Apakah sudah ada naskah akademiknya?" tanya Saldi ke Joko.

"Saya mendengar," jawab Joko.

"Melihat?" tanya Saldi meminta ketegasan.

"Tidak melihat. Belum ada," jawab Joko.

Hakim konstitusi lainnya, Enny Nurbaningsih, juga menanyakan keganjilan atas proses RUU Cipta Kerja. Sebab, para saksi menyatakan RUU Cipta Kerja dibuat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tapi banyak prosedur yang tidak dilakukan oleh pemerintah sesuai UU Nomor 11/2011.

"Apakah ada perdebatan terkait dengan UU 12/2011, karena katanya dibuat berdasarkan UU Nomor 12/2011. Bagaimana penyebutan resminya?" kata Enny.

Simak video 'Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara Terkait Kasus Berita Bohong':

[Gambas:Video 20detik]