Sekda Pekanbaru Surati Dishub-Bapenda untuk Hentikan Parkir Berbayar

Raja Adil Siregar - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 13:10 WIB
Juru parkir di mini market Pekanbaru (Raja-detikcom)
Juru parkir di minimarket Pekanbaru (Raja/detikcom)
Pekanbaru -

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru dipastikan akan menghentikan kebijakan parkir berbayar. Penghentian sementara setelah ada polemik terkait kebijakan dan kontrak yang dinilai langgar aturan.

"Ya (hentikan sementara parkir berbayar)," terang Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Jamil saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (23/9/2021).

Jamil mengatakan untuk menghentikan kebijakan sementara, ia bakal menyurati Kepala Dinas Perhubungan Yuliarso. Termasuk menyurati Kepala Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru Zulhemi Arifin.

"Segera disurati Kadishub dan Bapenda. Secepatnya kita surati untuk sementara dihentikan ya," kata Jamil.

Dihentikannya penarikan parkir berbayar dilakukan di sejumlah minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart.

Sebelumnya, Jamil minta penarikan parkir berbayar dihentikan sementara pekan lalu. Namun di lapangan petugas parkir dari pihak ketiga masih minta parkir kepada pengunjung minimarket.

"Masih ada parkir ditarik, katanya parkir ini dihentikan. Faktanya masih tetap ditarik," kata seorang warga, Hendra.

Kebijakan parkir berbayar menjadi polemik setelah diberlakukan sejak 1 September lalu. Warga ramai-ramai menolak kebijakan yang dinilai memberatkan.

Tidak hanya itu, penarikan parkir dengan dalih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga dinilai timpang tindih. Ritel yang sudah membayar pajak parkir kepada Bapenda masih dipungut retribusi parkir.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Fathullah juga sempat menentang kebijakan. Namun, setelah pertemuan dengan Dishub, Senin (20/9), Komisi II akhirnya menyetujui kebijakan itu.

Terbaru, anggota Komisi IV DPRD kembali mengungkit kebijakan yang dinilai melanggar aturan. Sebab, kontrak dengan pihak ketiga antara Dinas Perhubungan dan PT Yabisa Sukses Mandiri sampai 10 tahun.

"(Komisi II sudah setuju) mana bisa setuju-setuju saja, bukan macam di pasar. Setuju apa, mau masuk parit? Ini harus sesuai perda. Semua pihak harus ada, sekarang sedang pandemi. Kalau bisa digratiskan saja, kalau tidak, ya dihentikan saja parkir," terang anggota Komisi IV, Ruslan Tarigan.

(ras/aud)