detik's Advocate

Bolehkah Saya Ceraikan Istri karena Pinjam Pinjol Tanpa Izin Suami?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 09:11 WIB
Ilustrasi perceraian
Ilustrasi (Foto: iStock)
Jakarta -

Banyak alasan yang bisa menjadi penyebab perceraian. Dari munculnya orang ketiga, perselingkuhan, hingga berselisih paham berkepanjangan. Namun bolehkah cerai dengan alasan pasangan pinjam pinjol diam-diam?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Selamat pagi
Saya mau menanyakan perihal peminjaman online.

Apakah saya sebagai suami harus menanggung peminjaman online yang dilakukan istri saya? Bagaimana jika saya menceraikan istri saya? Apakah pertanggungan peminjaman online tersebut masih menjadi tanggungan saya?

Saya tidak mengadakan perjanjian harta bersama. Dan apakah saya bisa menceraikan istri saya dan memiliki hak asuh anak saya jika peminjaman online sebagai bukti perceraian?

Kami menikah dengan agama Islam. Pinjaman belum membengkak karena saya baru mengetahuinya.

Terima kasih

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Slamet Yuono, SH, MH (partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan). Berikut jawaban lengkapnya:

Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan kepada detik's Advocate. Berdasarkan uraian yang Saudara sampaikan, ada 2 (dua) pertanyaan pokok yang Saudara sampaikan, yakni:

1. Bagaimana jika saya menceraikan istri saya, apakah pertanggungan peminjaman online tersebut masih menjadi tanggungan saya?
2. Apakah saya bisa menceraikan istri saya dan memiliki hak asuh anak?


Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, perlu kami sampaikan, terkait dengan pinjaman online, kami memperhatikan banyak sekali korban dari penagihan yang tidak manusiawi, mulai akses kontak di HP, galeri foto, membuat grup WhatsApp untuk menagih, mempermalukan sebagai maling, pengedar narkoba, dan cara-cara lain yang jelas pertentangan dengan hukum. Akibat dari penagihan tersebut di atas, beberapa korban dipecat dari tempat kerja, bercerai, berniat menjual ginjal, hampir bunuh diri, dan ada korban yang bunuh diri.

Tentunya akibat-akibat yang ada tidak terpikirkan sebelumnya oleh para korban karena kebanyakan korban pinjol yang kami advokasi tidak mengetahui jika pinjaman online itu ada yang legal (terdaftar dan berizin dari OJK) dan ilegal, petaka akan muncul ketika korban menyetujui peminjaman di mana pemotongan biaya sampai 40 persen dari jumlah pinjaman, ternyata jangka waktu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, di mana pinjaman harus sudah lunas dalam waktu 7 hari dan teror datang silih berganti jika tidak dilakukan pelunasan atau perpanjangan.

Bahwa dari pengalaman melakukan advokasi kepada para korban, kebanyakan mereka terjebak pinjol ilegal dan harus gali lubang tutup lubang, sehingga mau tidak mau harus pinjam baru lagi atau perpanjangan jika tidak ingin disebarkan datanya atau dilakukan penagihan ke kontak yang ada di HP peminjam. Kami tidak mengetahui apakah istri Saudara terlilit utang pinjol karena adanya ancaman dan intimidasi sehingga terpaksa menutup lubang dengan melakukan peminjaman baru atau memang ada beberapa utang di tempat lain sebelumnya.

Untuk lebih jelas, kami mencoba menguraikan jawaban atas pertanyaan Saudara:

1.Bagaimana jika saya menceraikan istri saya, apakah pertanggungan peminjaman online tersebut masih menjadi tanggungan saya?

Hidup berumah tangga tentu akan merasakan susah-senang, kondisi naik-turun perekonomian keluarga, ketika kebutuhan keluarga mendesak, sedangkan pemasukan minim ada kalanya meminjam uang/berutang menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait dengan utang melalui pinjol yang dilakukan oleh istri Saudara, perlu diperhatikan antara lain:

a. Apakah utang tersebut memang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga (untuk belanja, untuk kebutuhan anak-anak), untuk mengangsur kredit baik untuk rumah atau kendaraan di mana kebutuhan ini adalah merupakan tanggung jawab seorang suami;
b. Apakah utang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi istri, seperti untuk membeli perhiasan, ke salon kecantikan, dan kebutuhan pribadi lainnya.

Jika istri berutang ke pinjol untuk kebutuhan rumah tangga, utang tersebut ditanggung bersama oleh pasangan suami-istri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Selanjutnya, jika istri berutang ke pinjol untuk keperluan pribadi, utang tersebut menjadi utang pribadi istri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Implementasi Pasal 93 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam harus disandikan dengan Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi terhadap harta bersama pasangan suami-istri harus saling terbuka dan memiliki komitmen terkait dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istri. Pada hakikatnya tidak ada pasangan yang ingin terjerat utang, namun terkadang utang ada karena jalan lain mendapatkan uang sudah tidak ada. Jika kita memilih bercerai karena pasangan memiliki utang demi memenuhi kebutuhan dan keperluan pokok keluarga, rasanya sangat tidak tepat jika harus menempuh perceraian. Akan lebih baik lagi jika bisa dimusyawarahkan bagaimana alternatif penyelesaian dari utang yang ada secara bersama-sama.

Simak video 'Di-ghosting Pasangan, Bolehkah Saya Nikah Lagi?':

[Gambas:Video 20detik]



2.Apakah saya bisa menceraikan istri saya dan memiliki hak asuh anak?
2.1. Apakah saya bisa menceraikan istri saya?

Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sebagai alasan perceraian dapat dilihat pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 yang bunyinya:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut di atas tercantum juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) alasan tambahan yaitu :
1. Suami melanggar taklik talak ;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.


Memperhatikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, uutang pinjol yang dilakukan oleh istri atau suami tidak termasuk sebagai alasan perceraian jika dengan adanya utang tersebut tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Utang pinjol istri atau suami bisa menjadi alasan perceraian jika utang pinjol tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali, di mana suami/istri sudah berusaha untuk memberikan nasihat dan telah menyelesaikan utang-utang yang ada tetapi istri/suami terus berutang lagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi. Akibatnya, utang terus bertambah dan sangat sulit diselesaikan.

Jika Saudara memutuskan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, Saudara bisa mengajukan permohonan cerai talak, hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

Pasal 66
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Terhadap permohonan cerai talak yang diajukan berdasarkan Pasal 67 UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus memuat :
nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak

2.2. Mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Hak Asuh Anak (Hadhanah) ke Ibu

Mengenai hak asuh/pemeliharaan anak (hadhanah) di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) mutlak jatuh ke tangan ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Jika anak sudah berusia di atas 12 tahun atau yang sudah mumayyiz, keputusan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya atau hadhanah hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Hak Asuh (Hadhanah) ke Ayah
Ayah bisa mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), alasan hak asuh jatuh ke ayah antara lain :
Apabila ibunya telah meninggal dunia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam;
Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
Jadi ayah bisa memperoleh hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) jika pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh ayah, sebagai misal ternyata:

a.Pemegang hadhanah menjadi pemabuk, pemadat, penjudi;
b.Pemegang hadhanah pergi meninggalkan anak tanpa khabar;
c.Pemegang hadhanah melakukan tindak kejahatan, sehingga ditahan oleh pihak berwajib.

Hak asuh anak (hadhanah) pada prinsipnya adalah untuk perlindungan anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Jadi misal hak asuh anak diberikan kepada ibunya, hal itu tidak melepaskan kewajiban ayah untuk tetap memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan guna kepentingan masa depan anak.

Demikian uraian jawaban kami, semoga bermanfaat bagi saudara penanya, para pembaca detikcom, dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 21 September 2021
Hormat kami,


Slamet Yuono, S.H., M.H.
(Partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan)
Email : s_yuono@yahoo.com

Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik baru di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/knv)