Round-Up

Ironi Anak-anak Riau Terjepit di Konflik Pekerja Vs Perusahaan Sawit

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 22:13 WIB
Komnas Perlindungan Anak Riau dan prajurit TNI AU turun untuk mengevakuasi ratusan anak korban konflik antara eks pekerja dengan perusahaan. (dok Istimewa)
Komnas Perlindungan Anak Riau dan prajurit TNI AU turun untuk mengevakuasi ratusan anak korban konflik antara eks pekerja dengan perusahaan. (dok Istimewa)
Pekanbaru -

Ratusan pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, Riau, bentrok dengan pihak sekuriti perusahaan. Ratusan anak pekerja kebun terdampak sehingga harus dievakuasi.

Bentrokan terjadi pada Selasa (14/9/2021) di wilayah kerja PT Padasa Enam Utama pukul 10.00 WIB. Awalnya, puluhan sekuriti datang dan meminta pekerja meninggalkan mes.

"Ini buntut dari PHK ratusan pekerja oleh perusahaan. Pekerja pernah demo juga dan demo terakhir itu di kantor gubernur," kata kuasa hukum pekerja, Norma Sari Simangunsong, Rabu (15/9/2021).

Norma mengatakan total ada 618 pekerja di-PHK oleh perusahaan. Dalam PHK itu, pekerja dijanjikan mendapat pesangon hingga uang pindah rumah.

Sayangnya, janji pihak perusahaan tidak pernah terealisasi. Pekerja kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Kota Pekanbaru untuk minta keadilan.

"618 orang di-PHK, lalu dibujuk perusahaan untuk kerja lagi. Sisa tinggal 200-an dan itu juga banyak sudah pulang kampung sama cari kerja lain. PKH katanya ada pesangon, tapi tidak ada sama sekali. Katanya ada uang pindah rumah 2-7 juta, itu juga tidak terealisasi," ucap Norma.

Akibat tidak ada penyelesaian itulah pihak pekerja mengajukan gugatan ke PHI. Sayang, gugatan belum selesai perusahaan sudah berulang kali memaksa pekerja keluar dari mes.

"Di tengah buruh mengajukan gugatan ke PHI, kemarin terjadilah upaya pengusiran paksa. Ada 7 luka-luka, pihak perusahaan sewa pihak ketiga untuk mengusir, bawa kayu balok, pentungan, parang termasuk samurai," ujarnya.

Akibat konflik itu, ratusan anak pekerja kebun tersebut dievakuasi TNI AU dan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk menghindari dampak konflik.

"Anak-anak pekerja kebun yang trauma dievakuasi langsung oleh Komnas PA dan TNI AU," ujar Norma, Selasa (21/9/2021).

Norma mengaku telah mengadukan konflik antara mantan pekerja dan PT Pedasa Enam Utama di Kampar, Riau. Dia mengadukan soal nasib anak-anak pekerja yang trauma.

"Kami memang ada adukan soal anak-anak ini kepada Komnas PA. Jadi evakuasi telah dilakukan sejak awak konflik, anak-anak ini banyak trauma karena banyak sekuriti dan polisi, mereka terganggu," katanya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Dia menuturkan anak-anak di pengungsian takut karena selama ini melihat konflik langsung.

"Terbukti, saat di pengungsian Dinas Sosial di Rumbai, anak-anak trauma, ketakutan. Selama ini kan mereka tinggal di emperan-emperan rumah karena takut," katanya.

Ada sekitar 200 anak pekerja terdampak konflik, sehingga mereka minta dievakuasi dari mes Pedasa ke tempat evakuasi di Kemensos Rumbai. TNI AU turut membantu proses evakuasi.

"Kita TNI AU hanya menyelamatkan anak-anak. Komnas PA minta bantuan, ya kita bantu. Kita evakuasi, diantar ke panti sosial, sampai, selesai," kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Roesmin Nurjadin, Letkol Zukri, kepada wartawan, Rabu (22/9/2021).

Zukri mengatakan prajurit diturunkan ke lokasi bersama Komnas PA merupakan bentuk panggilan jiwa. Karena itu, pihaknya menurunkan prajurit dan dua truk untuk mengevakuasi ratusan anak pada akhir pekan lalu.

"Kita sebagai tentara manusiawi. Dengar kabar itu ya kami evakuasi anak-anaklah," katanya.

Untuk menghilangkan trauma anak-anak, TNI AU berencana turun ke lokasi konflik. Sebab, selama ini anak-anak mengalami trauma akibat konflik berkepanjangan yang terjadi di PT Padasa Enam Utama.

"Nanti kita kunjungan ke sana biar tidak terganggu psikisnya karena trauma yang dialami di perkebunan itu," kata Zukri.

Zukri mengakui masih ada anak-anak di PT Pedasa yang belum dievakuasi. Sebab, pada evakuasi pertama, kapasitas kendaraan terbatas dan tak bisa mengangkut seluruh anak.

"Masih ada yang belum dievakuasi, kami tidak semua," kata Zukri.

Polisi jelaskan duduk perkara, simak di halaman selanjutnya

Polisi Jelaskan Duduk Perkara

Kapolres Kampar AKBP Rido Purba angkat bicara soal konflik antara mantan pekerja dan perusahaan sawit. Rido mengatakan, sebelum konflik, pekerja sudah diberi surat peringatan dan minta tidak ada provokator.

"Peristiwa bentrok ini terjadi antara mantan karyawan yang masih menempati rumah atau aset PT Padasa dengan pihak security yang ditugaskan management perusahaan melakukan pengosongan rumah tersebut," kata Rido dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).

Sebelum pengosongan paksa rumah milik perusahaan tersebut, pihak perusahaan telah mengirim surat pemberitahuan sebanyak tiga kali. Mereka diminta mengosongkan rumah tersebut karena statusnya sudah tak lagi sebagai karyawan.

"Rumah itu sendiri sebenarnya juga banyak yang tak ditempati, namun masih dikuasai oleh eks karyawan dan digembok mereka. Sementara rumah itu juga akan diperlukan dan digunakan untuk karyawan mereka," kata Kapolres.

Bentrokan terjadi karena saat pengosongan rumah tersebut terjadi perlawanan mantan karyawan sehingga timbul kegaduhan. Bahkan berujung beberapa orang dari kedua belah pihak ada yang mengalami luka akibat lemparan batu atau pukulan benda tumpul.

Rido menuturkan saat kejadian itu pihak sekuriti perusahaan memang membawa pentungan dan tameng berbahan rotan untuk kelengkapan pengamanan. Sementara mantan karyawan membawa potongan kayu dan juga ada yang membawa senjata tajam jenis parang.

"Beberapa saat setelah kejadian, anggota Polsek XIII Koto Kampar yang mendapat informasi tersebut tiba di TKP. Tetapi saat itu kedua pihak yang bentrok sudah bubar karena kejadiannya berlangsung singkat," katanya.

Kedua belah pihak saling lapor ke polisi. Pihak mantan karyawan datang melapor ke SPKT Polres Kampar dan pihak sekuriti perusahaan melapor ke Polsek XIII Koto Kampar.

Rido menjelaskan status mantan karyawan karena telah di-PHK setelah melakukan mogok kerja selama berbulan-bulan. Namun peringatan tersebut tidak dipedulikan hingga akhirnya mereka didiskualifikasi dan tidak lagi jadi karyawan.

"Sebenarnya mantan karyawan ini juga merupakan korban dari pihak tertentu yang memprovokasi mereka dulu untuk melakukan mogok kerja, yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri," katanya.

(idn/idn)