Bamsoet: Amandemen Konstitusi Tak Akan Menyasar Hal di Luar PPHN

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 22:08 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti soal penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia menyampaikan saat ini bangsa Indonesia sedang berada di fase akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Menurutnya, tahun 2021-2022 menjadi waktu ideal untuk meletakkan dasar legalitas yang tepat dalam menyusun PPHN sebagai haluan negara dalam program pembangunan jangka panjang. Adapun urgensi ini telah dicetuskan oleh MPR RI periode 2009-2014 dan tertuang dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014.

"Dilanjutkan MPR periode 2014-2019 melalui Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 merekomendasikan kepada MPR Periode 2019-2024 untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN. Termasuk membangun konsensus politik dalam penetapan bentuk hukumnya," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021).

Dalam talkshow 'Menuju Amandemen UUD NRI 1945', Bamsoet menjelaskan MPR RI periode 2019-2024 melalui Badan Pengkajian MPR sedang menyelesaikan rancangan PPHN beserta naskah akademiknya. Hal ini merupakan tindak lanjut berbagai rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Berdasarkan kajian Badan Pengkajian MPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan MPR pada 18 Januari 2021, Bamsoet menjelaskan bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN adalah melalui Ketetapan MPR.

"Untuk menghadirkan PPHN melalui Ketetapan MPR, terlebih dahulu harus dilakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI 1945. Amandemen terbatas hanya menambahkan satu ayat di pasal 3 UUD NRI 1945 terkait kewenangan MPR menetapkan PPHN dan pasal 23 tentang persetujuan RUU APBN oleh DPR yang harus merujuk garis-garis kebijakan PPHN. Ini pun perlu dukungan seluruh partai politik, satu saja tidak setuju, amandemen sulit dilakukan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun menyampaikan jika seluruh partai politik sepakat terhadap PPHN serta bentuk hukumnya melalui Ketetapan MPR, maka diharapkan proses amandemen selesai di tahun 2022. Selanjutnya, akan dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait PPHN pada tahun 2023. Dan di tahun 2024, calon presiden dan calon wakil presiden dapat menetapkan visi dan misi sesuai dengan PPHN.

"Amandemen konstitusi tersebut tidak akan menyasar hal lain di luar PPHN. Misalnya menambah periodisasi jabatan kepresidenan menjadi tiga periode, ataupun memperpanjang beberapa tahun masa jabatan presiden. Mengingat tata cara amandemen konstitusi telah diatur pada Pasal 37 UUD NRI 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI di pasal 101 sampai dengan pasal 109," ungkapnya.

Senada dengan Bamsoet, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Arif Satria menegaskan membangun bangsa tidak bisa hanya dalam waktu 5 tahun. Namun, perlu perencanaan jangka panjang yang terukur obyektif dan implementatif.

Arif pun mencontohkan China yang mampu memiliki visi jangka panjang, dan kemudian diterjemahkan ke dalam proyek tahunan yang sistematis. Adapun visi ini masih terus menyambung meski kepemimpinan politik berganti secara periodik.

"Tidak mungkin Tiongkok membangun Great Wall sepanjang 21 ribu kilometer hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Tidak mungkin juga Great Wall dibangun hanya dalam satu rezim kepemimpinan politik. Ternyata, butuh kurang lebih 1.800 tahun untuk bisa menyelesaikan Great Wall yang bersejarah. Kini Tiongkok Kembali hadir dengan gagasan besar tentang Blue Economy Valley di Qingdao, sebuah proyek raksasa untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Tiongkok adalah sentral ekonomi kelautan masa depan," tegas Arif.

Arif menambahkan keberhasilan visi jangka panjang dapat terlihat dari kondisi Singapura yang kini telah maju. Padahal, kondisi Singapura dan Indonesia di tahun 1960-an hampir sama.

Menurutnya, keberhasilan ini terwujud karena visi besar Singapura yang diwujudkan melalui langkah strategis, sistematis dan berkesinambungan. Hal ini juga yang membuat Singapura saat ini menjadi pusat pelabuhan terbesar kedua di dunia setelah Shanghai dan pusat perdagangan dunia.

"Kita tentu ingin Indonesia menjadi bangsa besar. Proses menuju bangsa besar tidak sebentar. Diperlukan usaha dan perjuangan yang besar. Upaya utamanya adalah proses perencanaan jangka panjang yang matang, terukur, dan berkesinambungan," pungkas Arif.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut menjadi narasumber antara lain Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Arif Satria.

(akn/ega)