Jurus Pemerintah Lindungi Pekerja Migran di Luar Negeri Saat Pandemi

Syahputra Eqqi - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 09:14 WIB
Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, meminta kepada seluruh Perwakilan RI melakukan pemantauan dan analisa kebijakan pemerintah/otoritas di negara tujuan penempatan terkait Penanganan dan Pencegahan COVID-19 serta dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menuturkan hal ini didukung dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK mengenai penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai amanat Kepmenaker No. 294 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada Masa adaptasi kebiasaan baru.

"Selama ini kami berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Pekerja Migran Indonesia, Dalam adaptasi kebiasaan baru, penempatan calon pekerja migran memang perlu berbagai prosedur. Untuk karantina kita sedang proses agar bisa difasilitasi oleh Pemerintah. Harus dimatangkan karena berkaitan dengan anggaran," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2021).

Selain itu, untuk PMI di luar negeri, upaya percepatan vaksinasi kepada CPMI/PMI dan peserta magang luar negeri juga terus dilakukan seiring dengan pembukaan kembali negara penempatan.

"Kemnaker terus melakukan pembicaraan dengan negara-negara tujuan, kami juga terus berupaya memantau dan menganalisa dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi pekerja migran Indonesia," tambah Ida.

Pemerintah juga mendorong rencana pemberian Pencairan Dana Deposito P3MI yang telah ada terkait penempatan PMI yang berkoordinasi dengan K/L terkait terutama Kementerian Luar Negeri dan BP2MI (Negara PEA, Kuwait, Qatar, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam).

"Kami meningkatkan intensitas pembahasan draft MoU dengan negara-negara potensial untuk penempatan dengan berbagai skema, kemudian kami juga terus memberdayakan dan menguatkan Atase Tenaga Kerja di negara penempatan," pungkas Ida.

Lebih lanjut, pemerintah memberikan upaya perlindungan PMI di luar negeri dengan memberikan berbagai imbauan, seperti mengikuti vaksinasi di negara tujuan, selalu taat prokes ketika keluar rumah, tidak mudik, menyampaikan update informasi mengenai kondisi PMI di negara penempatan, hingga bantuan pemberian masker ke berbagai negara, seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Brunei Darussalam.

Untuk negara yang menerapkan lockdown, pemerintah melakukan upaya seperti komunikasi dengan user maupun agency, dengan peraturan bagi PMI habis kontrak dapat dibantu/fasilitasi tetap tinggal, dan PMI yang tidak bekerja karena lockdown tetap digaji sesuai aturan.

Selain itu, pendekatan dengan pemberi kerja (perusahaan) juga dilakukan yang memungkinkan PMI diberikan pilihan waktu kerja, tetap menerima upah/gaji sesuai aturan atau kesepakatan para pihak, hingga memastikan perusahaan menetapkan prokes sesuai standar WHO.

Untuk PMI yang sudah selesai bekerja dan akan kembali ke Tanah Air, pemerintah akan berkoordinasi dengan negara terkait untuk penanganan pemulangan/kepulangan PMI ke daerah asal.

Koordinasi tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bentuk permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan pemberdayaan tenaga kerja melalui program inkubasi bisnis dan tenaga kerja mandiri bagi PMI yang sudah pulang.

Simak juga 'Kemenaker Raih WTP Kelima Kalinya, Menaker Ucap Syukur':

[Gambas:Video 20detik]



(mul/mpr)