Perluasan Penempatan Kerja, Kemnaker Lobi Negara Tujuan PMI

Nurcholis Maarif - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 15:49 WIB
Menaker Ida Fauziah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Terdapat enam agenda yang akan mendukung kebijakan ini.

Hal itu tertuang dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan saat Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI tentang Kebijakan dan program perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru.

"Terkait perluasan penempatan pekerja migran di masa pandemi, Kemnaker terus melakukan beberapa pembicaraan dengan negara-negara tujuan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (22/9/2021).

"Kami juga terus berupaya dalam mempercepat vaksinasi kepada CPMI dan PMI," imbuhnya.

Ida mengatakan Kemnaker dan kementerian serta lembaga lain selalu memantau dan menganalisa dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi pekerja migran Indonesia.

"Kami meningkatkan intensitas pembahasan draft MoU dengan negara-negara potensial untuk penempatan dengan berbagai skema G to G maupun P to P. Kemudian kami juga terus memberdayakan dan menguatkan atase tenaga kerja di negara penempatan," ujarnya.

Adapun enam agenda untuk memperluas pasar kerja luar negeri tersebut ialah pertama dengan pengembangan sistem market intelligence di negara-negara sasaran PMI. Caranya yaitu dengan pemetaan dan analisis pasar kerja global terkini.

Lalu pengembangan sistem manajemen PMI berbasis digital dan terintegrasi dengan SiapKerja, KIK dan SiskoTKL serta pengembangan standar kompetensi PMI berbasis kebutuhan pasar kerja global.

Kedua, Kemnaker akan memperluas negara penempatan PMI sektor formal, termasuk implementasi SSW. Kemnaker berencana membuat MoU dengan negara-negara potensial untuk penempatan formal dengan berbagai skema.

Ketiga, pengembangan sistem manajemen PMI berbasis daring yang terintegrasi dengan Sisnaker/SIAPKerja. Keempat, peningkatan kompetensi calon PMI dengan cara mengembangkan sistem pelatihan offline maupun online terkait peningkatan skill.

Kelima, pembenahan standar kompetensi PMI dan proses pelaksanaannya. Caranya yaitu dengan pengembangan sistem pelatihan online dan offline, menambah standar kompetensi kerja berdasarkan kebutuhan global, dan memperkuat BLK dan LPKS untuk peningkatan kompetensi PMI.

Keenam, penguatan perlindungan hak-hak PMI dengan otoritas setempat atau negara tujuan PMI.

(prf/ega)