Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 12:44 WIB
Mantan pejabat Ditjen Kemenkeu Angin Prayitno Aji, diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak di Ditjen Pajak.
Angin Prayitno (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Angin Prayitno didakwa bersama mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Dadan Ramdani.

"Terdakwa I Angin Prayitno Aji bersama-sama Terdakwa II Dadan Ramdani menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta," ujar jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (22/9/2021).

Jika dirupiahkan, SGD 4 juta itu senilai Rp 42.169.984.851 (miliar). Kemudian ditambahkan Rp 15 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 57.169.984.851 (miliar).

Jaksa mengatakan suap itu diperoleh dari Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations. Kemudian dari Veronika Lindawati selaku kuasa PT Bank PAN Indonesia Tbk dan dari Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama.

Menurut jaksa, suap diberikan agar Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dan Dadan Ramdani sebagai Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan saat itu melakukan sesuatu. Keduanya menerima suap itu sejak Januari 2018 sampai September 2019.

Jaksa mengungkapkan perbuatan Angin Prayitno dan Dadan ini dibantu oleh Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, dan Yulmanizar, serta Febrian selaku tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak. Suap diberikan agar Angin Prayitno dkk melakukan rekayasa penghitungan pajak pada perusahaan pemberi suap.

"Merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016; wajib pajak PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk tahun pajak 2016, dan wajib pajak PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya," ungkap jaksa.

Lihat juga video 'Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Angin Prayitno Keberatan':

[Gambas:Video 20detik]