Pemkot Bekasi Minta DKI Naikkan Dana Kompensasi TPST Bantargebang 100%

Tiara Aliya Azahra - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 15:37 WIB
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat volume sampah di TPST Bantargebang menurun.
TPST Bantargebang (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemkot Bekasi bersama Pemprov DKI Jakarta masih membahas kelanjutan kontrak kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang. Salah satu pembahasannya mengenai kenaikan dana kompensasi bagi warga terdampak.

"Kita hanya ingin memformulasikan kita minta ke DKI untuk adanya kenaikan dana kompensasi yang diberikan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana saat dikonfirmasi, Selasa (21/9/2021).

Yayan menuturkan total uang kompensasi yang diterima selama 5 tahun belakangan sekitar Rp 385 miliar. Kemudian, 18 ribu kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan terdampak menerima uang sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Melalui pembaruan kontrak, dia mengusulkan kenaikan dana kompensasi hingga 100 persen.

"Kalau perhitungan kita, dengan perhitungan di angka hampir Rp 385 miliar. Mungkin ke depan bisa naik 100 persen, jadi mungkin Rp 800 miliar," sebutnya.

Kemudian, kesepakatan lainnya yang tengah dibahas bersama Pemprov DKI mengenaik perbaikan lingkungan sekitar TPST Bantargebang serta pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) TPST Bantargebang.

"Kemudian dana-dana BLT menjadi concern kita. Kemudian pengelolaan PLTSA lebih baik dengan teknologi ramah lingkungan, itu menjadi concern kita. Salah satunya diharapkan terbangunnya PLTSA bersama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kontrak kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan berakhir Oktober mendatang. Negosiasi kontrak baru pun tengah intens dibahas kedua pemda.

"Dengan Pemkot Bekasi sih, Oktober habisnya, sekarang itu masih dalam pembicaraannya nih intens, negosiasi-negosiasi dengan pemerintahnya. Tapi itu dengan Pemkot Bekasi," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan saat dimintai konfirmasi.

Yogi menuturkan perjanjian kerja sama (PKS) Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi soal TPST Bantargebang itu ditinjau setiap 5 tahun sekali. Adapun besaran kompensasi menjadi bagian dari klausul yang tengah dibahas.

"Itu salah satu poin klausul yang ada dalam PKS ini, setiap tahun kita kasih hibah ke mereka, tapi dasarnya memang PKS ini," ujarnya.

(lir/lir)