Pemprov DKI-Pemkot Bekasi Masih Negosiasi Kontrak Baru TPST Bantargebang

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 12:10 WIB
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat volume sampah di TPST Bantargebang menurun.
TPST Bantargebang (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Kontrak kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan berakhir Oktober mendatang. Negosiasi kontrak baru pun tengah intens dibahas kedua pemda.

"Dengan Pemkot Bekasi sih, Oktober habisnya, sekarang itu masih dalam pembicaraannya nih intens, negosiasi-negosiasi dengan pemerintahnya. Tapi itu dengan Pemkot Bekasi," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan saat dimintai konfirmasi, Selasa (21/9/2021).

Yogi menyebut ada sejumlah hal yang tengah didiskusikan, di antaranya berkaitan dengan permintaan kenaikan besaran kompensasi untuk warga terdampak di area sekitar TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Melalui pembahasan ini, dia berharap dapat terjalin kesepakatan baru antara kedua pihak.

"Ada (penambahan kompensasi), yang pasti saling nuntut tuh, masih berlangsung posisinya itu mereka menguntungkan bagi mereka, kita juga menguntungkan bagi kita, negosiasi itu terus berlanjut sih," ucapnya.

Yogi menuturkan perjanjian kerja sama (PKS) Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi soal TPST Bantargebang itu ditinjau setiap 5 tahun sekali. Adapun besaran kompensasi menjadi bagian dari klausul yang tengah dibahas.

"Itu salah satu poin klausul yang ada dalam PKS ini, setiap tahun kita kasih hibah ke mereka, tapi dasarnya memang PKS ini," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Wujud Insinerator Jepang yang Dikembangkan Pemkot Bandung-UPI':

[Gambas:Video 20detik]