Anggota DPR Cecar Calon Hakim Agung Militer soal LGBT di TNI

Matius Alfons - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 19:37 WIB
ilustrasi LGBT, LGBT, Gay, sex, lesbian, transgender (Andhika-detikcom)
Foto ilustrasi LGBT (dok Istimewa)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Arteria Dahlan, sempat bertanya kepada salah satu calon hakim agung kamar militer, Brigjen Tama Ulinta, terkait penemuan hukum LGBT di TNI. Arteria mempertanyakan apakah LGBT termasuk tindakan asusila.

Awalnya Arteria mempertanyakan soal kondisi LGBT di lingkungan TNI. Dia meminta penjelasan kepada Tama Ulinta yang memiliki background TNI.

"Penemuan hukum lagi, saya ingin ikuti pola pikir ibu, ibu luar biasa background militernya, brigjen, tapi perspektifnya hukum banget, penemuan hukum terkait dengan LGBT. LGBT di TNI itu seperti apa menurut ibu? Apakah cukup serius?" tanya Arteria saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senin (20/9/2021).

Kemudian Arteria juga meminta penjelasan kepada Tama Ulinta berkaitan dengan tindakan LGBT tersebut apakah merupakan perbuatan asusila. Dia mempertanyakan itu lantaran LGBT belum diatur oleh hukum di Indonesia.

"Kemudian ibu melihat LGBT itu hak atau perbuatan asusila? Karena ini sangat sensitif, hak atau perbuatan asusila? Karena hukum kita itu sampai sekarang belum jelas itu, tapi ibu sudah tuliskan di sini LGBT itu perbuatan asusila ada peraturan panglima di situ," ucapnya.

Jawaban Brigjen Tama Ulinta

Tama lantas menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Tama menyebut persoalan LGBT yang belakangan ini merebak di TNI sebetulnya sudah diatur lewat peraturan Panglima TNI.

"Menurut kami setelah dilakukan tindakan tegas melalui penemuan hukum, melalui hasil rapat pleno kamar militer, kemudian mendasarkan pada Peraturan Panglima yang mengatakan, karena sangat merebaknya kasus ini di lingkungan TNI, sehingga harus diambil tindakan tegas, sedangkan hukum tidak mengaturnya karena yang diatur hanya perbuatan asusila," jawab Tama.

Tama mengatakan LGBT memang belum diatur dalam hukum Indonesia. Namun dia menegaskan sudah ada larangan Panglima TNI berkaitan dengan aksi LGBT di lingkungan TNI.

"Jadi berupa larangan, sehingga terobosan ini diambil alih oleh kamar militer untuk diterapkan untuk jajaran peradilan militer di bawahnya dengan menerapkan, dengan larangan panglima tadi bahwa dilarang melakukan hubungan sesama jenis dan sebagainya," ucapnya.

Dia menyebut, ketika sudah diatur dalam larangan, aksi LGBT tersebut bisa dilanjutkan dengan Pasal 103 KUHP Militer. Pasal tersebut, kata dia, berkaitan dengan menolak perintah dinas.

"Apabila itu dilakukan akan diambil tindakan tegas oleh pengadilan. Saya kira seperti itu penemuan hukumnya, jadi kasus LGBT diterapkanlah Pasal 103, menolak perintah dinas," tuturnya.

(maa/jbr)