Komnas HAM soal 56 Pegawai KPK Bakal Dipecat: Kenapa Kok 30 September?

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 14:28 WIB
Choirul Anam
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mempertanyakan perihal tanggal 30 September 2021 menjadi hari terakhir bagi 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia menduga-duga tanggal itu dipilih untuk memunculkan stigma.

"Kenapa kok dipilih 30 September?" ucap Anam dalam siaran langsung di kanal YouTube Sahabat ICW, Minggu (19/9/2021).

"Kalau itu kita bangunkan imajinasi kita soal masa lalu RI dan kasusnya juga di Komnas HAM itu kan ada stigma soal 65, PKI, soal komunisme, apakah memang pemilihan tanggal 30 itu satu stigma berikutnya?" imbuh Anam.

Dia mengaku tidak habis pikir dengan keputusan itu. Anam pun masih berharap dapat bertemu Jokowi untuk membahas tentang temuan Komnas HAM perihal adanya pelanggaran hak asasi dalam TWK KPK.

"Nah kalau saat ini dipilih dengan sengaja tanggal 30 dan dengan sengaja membangunkan imajinasi sejarah kita bahwa tanggal 30 ada sebuah peristiwa dan itu identik dengan PKI betapa mesin stigma itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya di negeri ini," ucap Anam.

"Siapa yang mau bertanggung jawab kalau ini dipelihara terus-menerus. Ini kan problem kita bisa NKRI kan karena kita semua pihak itu kan memerangi problem stigma. Lah kalau sekarang ada yang mengintrodusir stigma itu secara terbuka dan diamini secara politik betapa bahayanya," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam polemik TWK, awalnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk beralih status menjadi ASN. Kini KPK memutuskan 56 orang di antaranya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9).

"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021," imbuhnya.

Awalnya 75 pegawai gagal TWK itu dibagi menjadi 24 orang dan 51 orang. Dari 24 orang, hanya 18 orang yang sepakat untuk dibina ulang. Sedangkan dari 51 orang, ada satu orang yang pensiun, yaitu Sujanarko. Dengan begitu, total pegawai yang akan diberhentikan nantinya adalah 56 orang.

Usai pengumuman KPK itu, Novel Baswedan dan kawan-kawan menggelar aksi di luar kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Novel menyebut keputusan KPK ini menjadi catatan sejarah pelemahan pemberantasan korupsi.

"Setidaknya sejarah akan mencatat bahwa kami telah berupaya untuk berbuat yang baik kalaupun ternyata negara memilih atau pimpinan KPK kemudian dibiarkan untuk tidak dikoreksi atau diperbaiki perilakunya yang melanggar hukum, setidak-tidaknya itu masalahnya terjadi bukan karena kami, kami telah berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru malah kami yang diberantas," kata Novel.

Sikap Jokowi

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai nasib 56 pegawai KPK yang segera diberhentikan dengan hormat. Menurut Jokowi, jangan semua urusan dibawa kepadanya.

"Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden," ucap Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/2021).

Menurut Jokowi, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah memiliki penanggung jawab. Apalagi, lanjut Jokowi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka, dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK, jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," kata Jokowi.

"Yang menurut saya tata cara bernegara yang baik seperti itu, ada penanggung jawabnya dan proses berjalan sesuai dengan aturan," imbuhnya.

(dhn/fjp)