Bawa-bawa Formula E, Anggota F-PDIP Kritik Sikap Pemprov DKI soal Bansos

Arief Ikhsanudin - detikNews
Sabtu, 18 Sep 2021 06:48 WIB
Anggota DPRD Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Sumanjuntak (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Sumanjuntak, meminta Pemprov DKI Jakarta tidak buang badan soal bantuan sosial tunai (BST) tahap 7 dan 8. Menurutnya, Pemprov DKI harus bertanggung jawab soal bansos.

"Ini terkesan Pemprov buang badan dan tidak bertanggung jawab," ucap Jhonny yang juga Sekretaris Komisi E, kepada wartawan, Jumat (17/9/2021) malam.

Menurut Jhonny, Pemprov DKI tidak perlu menunggu keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) soal penyaluran bansos ke warga kurang mampu yang terdampak pandemi Corona. Pemprov DKI, katanya, bisa menggunakan data yang sebelumnya terpakai.

"Data yang ada dulu dimainkan. Ini kan upaya dari Pemprov buang badan. Kalau buang badan, berarti nggak bertanggung jawab," ujarnya.

Jhonny menilai kondisi ekonomi warga di DKI memang membaik jika dibanding awal-awal pandemi Corona merebak. Meski demikian, dia menilai perekonomian warga DKI belum pulih sepenuhnya.

"Saya pikir, pemulihan ekonomi masyarakat tidak ujug-ujug. Artinya ketika katakanlah pandemi melandai, terus itu disetop. Situasi ini kan sudah panjang, ada PHK, ada tiba-tiba miskin. Emang mereka langsung dapat kerja?" katanya.



Dia berharap bansos tunai bagi warga DKI terus berjalan. Dia meminta pemerintah tak semena-mena memutus bansos.

"BST terus berjalan. Sampai nanti ketika indikator ekonomi mereka membaik. Itu ukurannya," kata Jhonny.

Jhonny kemudian menyinggung rencana gelaran Formula E pada 2022. Dia membandingkan sikap Pemprov DKI terkait Formula E dengan bansos.

"BST itu masih harus menjadi salah satu kebijakan yang menjadi prioritas di DKI. Masa yang namanya lomba balap Formula E prioritas, ini tidak. Mana kemanusiaan dari Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengatakan belum ada kepastian terkait penyaluran bansos tunai tahap 7 dan 8. Dinas Sosial DKI Jakarta mengatakan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait kelanjutan bantuan sosial tunai tersebut.

"Belum ada kebijakan lagi, jadi sementara kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," Kepala Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Rizka Okie saat dihubungi, Jumat (17/9).

Okie menyebut Pemprov DKI belum mengalokasikan anggaran BST untuk Juli dan Agustus. Jika sudah ada putusan dari pemerintah pusat, sebutnya, anggaran baru dialokasikan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Nantinya, sebagian BST akan ditanggung oleh dana APBD DKI, sebagiannya lagi oleh APBN Kementerian Sosial.

"Kalau pemerintah pusat mengeluarkan BST tahap berikutnya, ya kita ikut, nanti anggarannya baru kita siapin," jelasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga buka suara. Dia menyatakan penyaluran bansos tunai tak dapat diputuskan secara sepihak.

"Kami menunggu dari pempus terkait bansos itu tidak bisa DKI ke kanan, pemerintah pusat ke kiri, semuanya harus bersama-sama," kata Riza.

Simak juga video 'Penjelasan Wagub Soal Beredarnya Surat Anies Wajib Lunasi Fee Formula E':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/haf)