Wagub DKI Jelaskan Alasan Denda Penolak Vaksin COVID Belum Diterapkan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 16:28 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Rakha/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan sanksi denda kepada warga yang menolak disuntik vaksin Corona atau COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasannya.

"Sejauh ini kita belum terapkan denda atau sanksi untuk vaksin karena ini kan masalah keselamatan kesehatan. Jadi kami melakukan persuasif pendekatan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/9/2021).

Riza mengatakan sanksi denda bagi penolak vaksin memang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Dalam pasal 30 tertulis setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana denda maksimal Rp 5.000.000.

Kendati demikian, Pemprov DKI merasa saat ini penerapan denda belum diperlukan. Sebab, mayoritas yang enggan disuntik vaksin COVID-19 memiliki alasan kuat, seperti faktor penyakit penyerta dan sebagainya.

"Jadi sekalipun perdanya sudah ada dimungkinkan, sejauh ini belum ada yang menolak secara terang benderang secara terbuka belum ada sejauh ini siapa pun yang diminta siap vaksin. Apa pernah dengar ada yang menolak? Kan nggak ada sampai saat ini," ujarnya.

"Kami yakin semua warga ingin divaksin, kecuali yang tidak memenuhi syarat komorbid dan sebagainya," sambungnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut hingga saat ini ada sekitar 2,5 juta warga pemilik kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta belum mendapatkan dosis vaksin. Sebagian dari warga DKI yang belum divaksin itu lantaran tak mau divaksin COVID-19.

"Per 11 September warga DKI yang divaksin sebanyak 10,3 juta. Warga yang ber-KTP DKI belum vaksin itu sebanyak 2,5 juta," kata Anies seperti dilansir Antara, Minggu (12/9/2021).

Menurut Anies, sebagian besar dari mereka belum mendapatkan vaksinasi lantaran tidak ingin vaksin dengan berbagai alasan sehingga harus diajak secara persuasif. Lebih lanjut, dia mengatakan, alasan lain karena adanya warga DKI yang telah pindah domisili, namun tidak melepaskan data kependudukan di Jakarta.

"Ini sebagian adalah memang tidak mau vaksin, harus diajak. Sebagian lagi orangnya KTP Jakarta tapi pindah, tidak mencabut KTP. Tapi masih tercatat sebagai KTP Jakarta," kata Anies.

Mantan Mendikbud itu mengatakan mereka yang belum vaksin tersebut harus diupayakan agar dapat menyelesaikan pelaksanaan vaksinasi di Ibu Kota dalam waktu dekat.

(haf/haf)