Komnas HAM Nyatakan Jokowi Masih Bisa Ambil Sikap soal TWK KPK

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 05:39 WIB
Choirul Anam
Chorul Anam (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan sengkarut tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. Dia mengatakan hasil temuan Komnas HAM bisa digunakan sebagai pijakan.

"Presiden masih berwenang dan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan TWK KPK. Temuan dan rekomendasi Komnas HAM tetap bisa dijadikan batu pijak untuk langkah tersebut," kata Anam kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Anam menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung yang menyatakan TWK KPK sah dan konstitusional. Namun temuan dan rekomendasi Komnas HAM kata Anam, secara hukum berbeda dan tidak bisa disandingkan karena berdiri sendiri.

"Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memang harus dihormati. Namun, jika disandingkan dengan temuan faktual Komnas HAM maupun rekomendasinya, secara hukum berbeda dan tidak bisa disandingkan," ujarnya.

"Oleh karenanya, temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM masih berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kedua putusan tersebut. Apalagi sejak awal, Komnas HAM tidak mempersoalkan norma terkait alih status yang menjadi pokok dalam kedua putusan tersebut," lanjutnya.

Anam menyampaikan MK tidak menjadikan temuan dan rekomendasi Komnas HAM sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dia mengatakan dalam proses putusan MK dan temuan Komnas HAM, tidak saling berhubungan.

"Selain itu, kedua putusan tersebut juga tidak menyentuh sama sekali temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM ataupun tidak menjadikan temuan dan rekomendasi tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan yang diambil. Dengan demikian, dalam proses pun dapat dilihat tidak berhubungan sama sekali," ucapnya.

Komnas HAM Nilai Jokowi Tetap Bisa Ambil Keputusan

Lebih lanjut Anam mengatakan presiden tetap bisa mengambil langkah dengan berpijak pada temuan dan rekomendasi Komnas HAM namun tetap menghormati putusan MK dan MA. Menurut Anam, fakta-fakta pelanggaran HAM dalam temuan Komnas HAM penting untuk ditindaklanjuti.

"Oleh karenanya, langkah Presiden yang menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai pijakan dengan tetap menghormati putusan MK dan MA terkait norma tersebut masih bisa diambil. Hal ini sebagai wujud tata kelola Negara Konstitusional. Fakta-fakta adanya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK tersebut penting untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Komnas HAM oleh Presiden," imbuhnya.

Lihat juga video 'Mendengar Lagi Putusan MK soal TWK KPK yang Sah-Konstitusional':

[Gambas:Video 20detik]