Komisi II DPR Pastikan Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Selesai Awal Oktober

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 20:26 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Ilustrasi (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Pembahasan pelaksanaan Pemilu 2024 masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, Komisi II DPR menambah waktu pembahasan bersama Kemendagri dan KPU.

"Oleh karena itu, tadi kami sepakat, ini bagus di dalam dinamika demokrasi kita. Jadi kita sepakat untuk melalukan exercise dan sinkronisasi kembali terhadap rancangan ini dan kemudian kami akan melakukan konsinyering," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Doli memastikan pengambilan keputusan terhadap jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 akan selesai pada awal Oktober sehingga keputusan itu akan dibawa saat rapat paripurna penutupan masa sidang di DPR.

"Saya udah lihat tanggal tadi, mungkin kita rapat lagi tanggal 6 Oktober, satu hari sebelum masa sidang. Tadi sudah tegas dalam konsinyering ini exercise dan simulasi ini sampai pada pengambilan keputusan yang ditetapkan pada masa sidang pertama 2021-2022," ujarnya.

Mendagri Akan Rapat Pembahasan Pemilu 2024 Bersama Menko Polhukam

Dalam rapat di DPR, Mendagri Tito Karnavian juga meminta Komisi II untuk menambah waktu pembahasan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia akan mematangkan pendapat yang ada dengan Menko Polhukam.

"Untuk penentuan waktu pemungutan suara dengan dasar-dasar pertimbangan tadi, maka kami mohon kiranya masih diberikan waktu dulu untuk dilakukan exercise di tingkat kementerian/lembaga secara lebih detail lagi. Karena ini melibatkan keuangan, melibatkan masalah hukum, LKPP dan lain-lain yang rencana bapak Menko Polhukam akan melaksanakan rapat besok di Polhukam, besok siang," kata Tito.

Tito juga akan menetapkan terkait rencana anggaran Pemilu 2024 senilai Rp 86 triliun yang diusulkan KPU.

"Dan setelah itu mungkin akan kita lanjutkan dengan konsinyering dengan Komisi II kemudian dengan penyelenggara dan DKPP, dan setelah itu jika sudah ada kesepakatan," ujarnya.

"Exercise detail betul, termasuk masalah kalau mungkin penganggaran yang bisa dijelaskan secara rasional, karena menjadi pertanyaan memang melompat ke 86 itu di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah ini sehingga pada rapat kerja berikutnya kita sudah bisa memutuskan," lanjut Tito.

(eva/dwia)