Kurun 59 Tahun, MK Turki Adili Volume Azan hingga Larangan Jilbab di Kampus

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 08:53 WIB
Little girl waving Turkish flag on sunny beautiful day
Foto: Getty Images/iStockphoto/atakan

Adapun dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, M Ali Safa'at, dengan pemaparan makalah berjudul 'The Role of the ICC on Determining the Differentiation and Relationship Between State and Religion' mengulas tentang peran dari MK Indonesia dalam pembedaan hubungan antara negara dan agama serta hubungan antara bidang agama dan sekuler.

Menurutnya, agama dapat mempengaruhi dan menjadi substansi hukum negara. Ketika menjadi hukum negara, maka agama menjadi wilayah sekuler sehingga negara dapat memilih atau membatasi hukum agama. Hal ini, sambung Ali, terlihat dari pembatasan kewenangan dari pengadilan agama, pembatasan poligami, dan pengaturan zakat.

ilustrasi penghayat


"Kewenangan negara untuk membatasi hukum agama yang telah menjadi hukum negara ini diperkuat dengan Putusan MK RI dalam pengujian UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan UU Pengelolaan Zakat. Bahwa putusan MKRI tersebut mempertajam pembedaan dan relasi antara negara dan agama yang harus berpedoman pada Pancasila sebagai perwujudan dari simbiosis antara keduanya," terang Ali.

ICCIS merupakan forum akademik global tahunan untuk diskusi gagasan dalam hukum tata negara. Pada 2021 ini, diskusi yang dipilih berfokus pada isu-isu tentang agama dalam konteks hak konstitusional. Sebelum presentasi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (P4) membuka kesempatan bagi para akademisi untuk mengirimkan artikel sesuai tema. Artikel yang terpilih dari ICCIS ke-4 ini nantinya akan diterbitkan oleh jurnal akademik Mahkamah Konstitusi,Constitutional Review.


(asp/nvc)