Pimpinan KPK: Sejak Kapan Kami Jadi Penyalur Tenaga Kerja ke BUMN?

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 18:11 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Sempat berembus kabar bila pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ditawari untuk berpindah tugas ke BUMN. KPK pun memberikan penjelasan.

"Kita semua tentu memiliki tanggung jawab tentang anak istri dan keluarga. Tugas kita mengurusi jikalau ada permintaan. Nah, permohonan itu yang kita urusi. Kalau ada yang tidak ingin, itu hak pribadi, kita nggak bisa memaksa. Silakan, ada pilihan," ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

"Saya ambil contoh 24 pegawai KPK TMS (tidak memenuhi syarat) tapi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan. Itu sama yang mau siapa. Yang berkenan 18 orang, yang 6 nggak bersedia. kira-kira begitu. Jadi kita nggak menawarkan atau meminta, tapi menampung keinginan kalau ada," imbuhnya.

Di tempat yang sama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron turut menegaskan ucapan Firli. Apa katanya?

"Sejak kapan KPK jadi penyalur tenaga kerja, tidak ada itu. Jadi KPK tidak menyalurkan, tidak mengalihkan" kata Ghufron.

Pegawai Tak Bisa Dibina

Diketahui awalnya ada 75 pegawai KPK tak lulus TWK yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 24 orang dan 51 orang. Untuk 24 orang disebut bisa dibina kembali melalui pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, sedangkan sisanya disebut tidak bisa dibina lagi.

Dalam perjalanannya, ada 6 orang di antara 24 orang yang enggan untuk dibina lagi sehingga ada 18 orang yang dibina lagi. Lalu ada 1 orang di antara 51 orang yang pensiun sehingga total ada 56 orang yang dicap tidak bisa dibina lagi.

Bila merujuk pada keterangan soal berpindah ke BUMN, bukankah akan menjadi masalah bagi BUMN karena 56 orang itu sudah dilabeli tidak bisa dibina?

"Namanya ada permohonan, kami sebagai pimpinan bertanggung jawab, memikirkan karena bagaimana pun Pegawai KPK sudah berdedikasi. Kendala sebagaimana Anda sampaikan, tentu kami akan diskusikan ke lembaga tersebut," kata Ghufron menjawab perihal itu.

Simak Video: Mendengar Lagi Putusan MK soal TWK KPK yang Sah-Konstitusional

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/dhn)