Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM soal Kasus di KPI, Polisi Fokus Penyidikan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 17:44 WIB
Polres Metro Jakarta Pusat
Gedung Polres Metro Jakarta Pusat (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Polres Metro Jakarta Pusat disebutkan tidak menghadiri panggilan Komnas HAM soal kasus pelecehan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Hariyanto mengatakan pihaknya belum menerima konfirmasi perihal panggilan tersebut.

"Belum, kita belum ada konfirmasi," kata Setyo di Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu (15/9/2021).

Setyo menyebut saat ini pihaknya tengah fokus menyelidiki kasus ini hingga terang benderang. Namun, Setyo belum memerinci perkembangan kasusnya.

"Kalau KPI, kita masih serahkan ke fokus penyelidikan ya, kita penyidikan ya, kita fokus ke penyidikan," ungkapnya.

Komnas HAM Panggil Polisi

Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait kasus pelecehan dan perundungan sesama pria pegawai KPI. Komnas HAM menjadwalkan pemanggilan ulang pekan depan.

"Tidak jadi hadir. Dijadwal ulang minggu depan hari Rabu," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung kepada wartawan, Rabu (15/9) siang tadi.

Beka menyampaikan pihak Polres Metro Jakarta Pusat berhalangan hadir karena masih perlu berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Beka mengatakan surat pemanggilan ulang akan dikirim Komnas HAM secepatnya.

"Karena masih membutuhkan koordinasi dengan Polda dan Mabes Polri. Surat permintaan keterangan akan dikirim secepatnya," ujarnya.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini, sampai saat ini masih diproses polisi, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga telah memeriksa korban (MS) dan para terlapor.

Polisi juga telah mengajukan upaya visum et repetum psikiatrum terhadap korban ke RS Polri Kramat Jati. Polres Metro Jakarta Pusat juga telah mengecek TKP.

Polisi berjanji akan transparan dan profesional dalam menangani kasus tersebut. Namun, dalam hal ini penyidik mengedepankan asas praduga tak bersalah.

(mea/fjp)