Overload Lapas Diminta Langsung Ditangani Presiden atau Wapres

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 13:36 WIB
Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana
Denny Indrayana (Lisye/detikcom)
Jakarta -

Denny Indrayana menilai reformasi lembaga permasyarakatan (lapas), salah satunya mengenai overload atau kelebihan kapasitas, seharusnya berada di bawah koordinasi Presiden atau Wakil Presiden (Wapres). Sebab, menurutnya, masalah ini harus ditangani lintas kementerian.

"Secara umum persoalan reformasi lapas sebaiknya menjadi presidential issue atau menjadi atensi lembaga kepresidenan langsung. Bisa oleh Presiden, atau Wakil Presiden. Tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Menkumham saja, atau bahkan hanya Menko Polhukam. Karena faktanya masalah ini perlu ditangani lintas Kemenkoan. Misalnya, soal kecukupan anggaran lebih banyak ada di Kemenkeu, yang berada di lingkungan Menko Perekonomian," kata Denny dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (15/9/2021).

Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu kemudian mengusulkan solusi jangka pendek dan jangka panjang mengenai kelebihan kapasitas di lapas ini. Pertama, Menkumham mengeluarkan narapidana yang dasar hukum penahanannya sudah tidak ada lagi.

"Menkumham mengeluarkan demi hukum nara pidana yang dasar hukum penahanannya di lapas sudah tidak ada lagi, misalnya, karena tidak adanya petikan putusan pengadilan," kata dia.

Kedua, dia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi dan amnesti massal kepada narapidana pengguna narkoba. Namun, pemberian pengampunan itu harus mengikuti prosedur yang ketat.

"Presiden memberikan grasi dan amnesti massal untuk narapidana pengguna narkoba, tentu dengan proses seleksi yang ketat dan bebas dari praktik koruptif. Ketentuan konstitusinya harus mendengarkan pertimbangan MA untuk grasi, serta pertimbangan DPR untuk amnesti," jelasnya.

"Tiga, Presiden memberikan abolisi massal terhadap terdakwa pengguna narkoba, tentu juga dengan proses seleksi yang ketat, bebas dari praktik koruptif. Pemberian abolisi tersebut dengan memperhatikan pertimbangan DPR," lanjutnya.

Lebih lanjut, Denny juga mengusulkan agar dilakukan pemindahan narapidan dari lapas yang sangat padat ke lapas yang kurang padat. Serta mengirim napi kasus tertentu ke pulau terpencil.

"Empat, redistribusi narapidana dari lapas yang sangat padat, ke lapas yang kurang padat. Lima, mengirimkan narapidana khusus tertentu seperti bandar/gembong narkoba, korupsi, terorisme, ke pulau-pulau terpencil, bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; sekaligus untuk menjaga kedaulatan Indonesia di beberapa pulau terluar," kata dia.