Round-Up

Hak Angket Diajukan Usai Geger Surat Mahyeldi Minta Sumbangan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 05:56 WIB
Jakarta -

Para dewan di Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan penggunaan hak angket atas polemik yang ditimbulkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi belakangan ini. Sebanyak 33 dari 65 orang anggota DPRD Sumbar yang sudah meneken pemberian dukungan pengajuan hak angket.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, HM Nurnas mengungkapkan 33 dewan terdiri dari tiga fraksi dan satu partai. Yakni 10 orang dari Fraksi Demokrat, 14 orang dari Fraksi Gerindra, enam orang dari Fraksi PDIP-PKB dan tiga orang dari Partai NasDem. Sedangkan PPP, yang merupakan rekan NasDem di Fraksi PPP-NasDem, disebut belum memberikan respons.

"Mengingat polemik yang terjadi atas kasus surat gubernur yang meminta sumbangan, fraksi-fraksi di DPRD sepakat untuk menggunakan hak angket, agar persoalan ini menjadi jelas dan terang benderang," kata Nurnas di sela Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Selasa (14/9/2021).

Sesaat sebelum rapat pengesahan Ranperda tentang Pemberdayaan Nagari serta Ranperda Perlindungan Perempuan-Anak itu ditutup, Nurnas melakukan interupsi. Nurnas menyerahkan dokumen terkait pengajuan hak angket itu kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Penyerahan itu disaksikan para wakil Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Usai rapat paripurna, Nurnas mengatakan pengajuan hak angket merupakan bagian dari pengawasan pemerintahan oleh DPRD.

Para pengusul, katanya, berharap dukungan penuh dari DPRD Sumbar agar usulan penggunaan hak angket ini menjadi keputusan bersama.

"Kami tadi secara resmi telah mengusulkan agar diagendakan penggunaan hak angket. Tentu kita berharap dukungan penuh dari DPRD agar ini bisa jadi keputusan bersama," kata dia.

"Kita berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Kita ingin adanya keamanan dan kenyamanan atas jalannya pemerintahan," sambung Nurnas.

Simak selengkapnya di halaman berikut