Palsukan Sertifikat Tanah, Kepala Desa di Klungkung Bali Ditangkap

Sui Suadnyana - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 18:07 WIB
Satgas Anti Mafia Tanah Bali menangkal kepala desa pemalsuan sertifikat tanah di Klungkung
Satgas Anti Mafia Tanah Bali menangkal oknum kepala desa, tersangka pemalsuan sertifikat tanah di Klungkung. (Sui Suadnyana/detikcom)
Badung -

Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah Provinsi Bali membekuk target operasi (TO) seorang kepala desa di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, berinisial IKT. Ia diduga telah memalsukan sertifikat tanah.

"Kami Tim Satgas Mafia Tanah yang bekerja sama dengan Kakanwil BPN untuk melaksanakan menindak para pelaku mafia tanah," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali Kombes Ary Satriyan kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Ary menjelaskan kasus ini diawali dengan seorang warga yang ingin balik nama sertifikat tanah. Warga tersebut meminta bantuan kepada tersangka yang merupakan kepala desa setempat.

"Jadi kebetulan IKT ini adalah seorang Kepala Desa di sana. Jadi surat-surat untuk pengalihan balik nama itu diserahkan semua kepada IKT ini untuk dibalik nama atas nama dia (korban)," jelas Ary.

Namun kenyataannya, pada 2012, IKT yang sebagai kepala desa tidak membalikkan nama atas nama pemilik tanah. Dengan dasar surat-surat yang dia miliki dari pemilik tanah, IKT malah balik nama tanah tersebut atas namanya.

Karena tanah tersebut sudah atas nama tersangka, tersangka menawarkan tanah itu kepada korban NMM. Pada saat ditawarkan, tersangka menjamin bahwa tanah ini tidak ada sengketa dan tidak ada masalah.

Ia pun menunjukkan empat buah sertifikat hak milik (SHM) atas nama dirinya dengan total luas 55,520 meter persegi. Masing-masih tanah itu dengan luas 13.880 meter persegi, 13.880 meter persegi, 13.880 meter persegi dan seluas 13.890 meter persegi.

Korban tertarik pada tanah tersebut. Kemudian dilakukan jual-beli di hadapan notaris dan disepakati untuk harga tanah tersebut sebesar Rp 832 juta lebih. Kemudian terbitlah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara tersangka dengan korban NMM.