Ketua DPD Ingin PP Turunan UU KADIN Segera Diterbitkan

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 09 Sep 2021 21:32 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti soal Peraturan Pemerintah atas UU No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang belum diterbitkan hingga saat ini.

Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau KADIN untuk meminta pemerintah segera menerbitkan PP tersebut. Pasalnya, hingga saat ini UU tersebut belum memiliki PP sebagai turunan dan petunjuk pelaksanaan dan teknis.

"Silih berganti Ketua Umum KADIN Indonesia tetapi belum satu pun yang berhasil mendesak pemerintah untuk menerbitkan PP atas undang-undang tersebut. Saya harap Ketua KADIN Saudara Arsjad memperjuangkan agar PP tersebut segera dikeluarkan oleh pemerintah. Saya yakin Saudara Arsjad mampu melaksanakan tugas tersebut karena saya dengar, Saudara Arsjad memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Keynote Speech di Rapat Pimpinan KADIN Jawa Timur hari ini.

Menurut LaNyalla, PP tersebut juga penting karena berkaitan dengan penguatan peran dan fungsi KADIN. Terlebih di dalam UU tersebut tertuang amanat seluruh pengusaha Indonesia, baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri. Meski demikian, saat ini belum semua pelaku usaha berhimpun di dalam KADIN.

"Padahal posisi KADIN di masa depan, harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam membantu kemudahan bagi semua pelaku dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen One Stop Service untuk kemudahan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia," paparnya.

"Di situ baru terjadi penguatan peran dan fungsi KADIN. Sehingga, antara ada dan tidak adanya KADIN, akan sangat dirasakan oleh para pelaku dunia usaha dan dunia industri," sambungnya.

Di samping itu, LaNyalla juga menyoroti soal tujuan dan fungsi KADIN yang dinilai masih belum optimal. Menurutnya, KADIN seharusnya berfungsi sebagai wadah komunikasi, pusat informasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi. Namun, kenyataannya para pelaku dunia usaha masih mencari informasi di sumber lain. Bahkan, sengketa dunia usaha masih lebih banyak ditempuh melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan pengadilan niaga.

"Belum lagi bila kita bicara tentang solusi teknologi, solusi peningkatan sumber daya manusia, solusi energi, lingkungan dan hambatan bisnis lainnya. Di sinilah seharusnya tema-tema besar tentang KADIN harus dikonkritkan menjadi agenda kerja dalam rangka penguatan peran dan fungsi KADIN. Baik KADIN Indonesia, maupun KADIN-KADIN di daerah," katanya.

Sebagai penggerak ekonomi dan industri di daerah, LaNyalla meminta KADIN untuk fokus membantu pemerintah dalam pemulihan sektor industri di daerah. Sebab, dengan bergeraknya sektor industri maka buruh akan kembali bekerja. Dengan demikian, PDRB di daerah juga akan kembali meningkat.

Terkait hal ini, LaNyalla pun mencontohkan kondisi PLN yang mengalami kelebihan pasokan listrik karena tidak terserap ke konsumen. Adapun hal ini lantaran sektor industri yang sebelumnya menyerap listrik dalam jumlah besar, harus terpaksa berhenti atau mengurangi volume produksi akibat lesunya pasar.

Di sisi lain, OJK mencatat angka Non Performing Loan atau NPL perbankan Indonesia mengalami peningkatan, rata-rata di atas 3 persen. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi ini pun terbukti ditopang oleh sektor konsumsi masyarakat, pergudangan, dan penjualan otomotif akibat adanya relaksasi bea masuk.

"Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pergudangan, memang menunjukkan aktivitas perdagangan meningkat. Tetapi belum tentu berbanding lurus dengan aktivitas industri atau sektor manufaktur di dalam negeri. Karena peningkatan aktivitas pergudangan, lebih banyak disumbang oleh aktivitas impor dan ekspor hasil bumi dan tambang," katanya.

Oleh karena itu, LaNyalla meminta agar KADIN tidak terlena dengan kamar dagang saja. Menurutnya, KADIN juga perlu memulihkan kamar industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Bermain di kamar dagang memang lebih gampang. Apalagi bagi para pemain impor. Tinggal menghitung keuntungan dari kuantitas barang saja. Tetapi bila industri dan sektor manufaktur di dalam negeri terhenti, dampaknya akan multi dimensi dan berbahaya," katanya.

LaNyalla pun berharap Rapimprov KADIN Jawa Timur mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang brilian. Selain itu, rapat tersebut juga diharapkan dapat memberikan pekerjaan rumah yang strategis bagi KADIN Indonesia agar dapat menyelesaikan persoalan fundamental secara tepat.

"KADIN harus menjadi Business Development Chamber, sebagai bagian dari percepatan pemulihan ekonomi nasional. Daerah harus menjadi kekuatan ekonomi yang riil melalui penguatan industri dan sektor manufaktur. Stakeholder di daerah harus merasakan manfaat nyata dari keberadaan KADIN di daerah. Dengan menjaga hubungan sinergis yang harmonis antara KADIN di daerah dengan pemerintah daerah," tandasnya.

(ega/ega)