Wapres Sampaikan Akan Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan di BPJamsostek

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Kamis, 09 Sep 2021 16:55 WIB
Kantor BPJS Ketenagakerjaan / BPJAMSOSTEK
Foto: BPJAMSOSTEK
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan jaminan sosial di masa pandemi sangat penting untuk melindungi pekerja. Dia pun mendorong jumlah kepesertaan badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk terus ditingkatkan.

"Di era pandemi COVID-19 ini perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) menjadi sangat penting dalam meningkatkan rasa aman saat bekerja serta memberikan kepastian dan keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja," ujarnya dalam Anugerah Paritrana Award secara virtual, Kamis (9/9/2021).

Dia menilai jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi peserta. Program perlindungan Jamsostek tersebut juga lengkap di antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

"(Selain itu), juga akan segera ditambahkan dengan perlindungan yang lebih lengkap yaitu jaminan kehilangan pekerjaan," ungkapnya.

Dia berharap perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik. Pasalnya, kata dia, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung telah menyebabkan dampak di sektor kesehatan dan ekonomi hingga ketenagakerjaan.

"Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk mendukung perhitungan perlindungan Jamsostek semesta. Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.

Menurutnya, regulasi ini menginstruksikan kepada 24 Kementerian/lembaga para Gubernur dan Bupati, Wali Kota, sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek, khususnya meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaan.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 27 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2002, salah satu isi dalam regulasi ini adalah mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan dan hingga pekerja di BUMD Indonesia

"Diharapkan dengan terbitnya instruksi presiden serta permendagri ini betul-betul dapat mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja. Saya berharap dengan hadirnya peraturan peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," jelasnya.

Semantara itu, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan di masa pandemi ini pihaknya turut berempati kepada pelaku usaha dan masyarakat luas yang terdampak. Dia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan berperan aktif mendukung upaya pencegahan dan penanganan pada COVID-19 dan memberikan layanan terbaik bagi pekerja.

"Untuk itu demi mewujudkan kesejahteraan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarga BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk sama-sama melindungi seluruh pekerja Indonesia," pungkasnya.

(akd/ega)