Jaksa Setor Rp 11,6 M dari Kasus Kredit Macet Bank NTT ke Negara

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 09 Sep 2021 14:55 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Yulianto
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT mengembalikan uang sitaan Rp 11,6 miliar terkait kasus korupsi kredit investasi macet bank NTT cabang Surabaya. Uang Rp 11,6 miliar itu sebelumnya disita dari para terpidana untuk dikembalikan ke Bank NTT.

"Sebenarnya total kerugian negaranya Rp 128 miliar, sekarang yang sudah di kembalikan itu Rp 11,6 miliar," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT Yulianto saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/9/2021).

Dalam kasus ini, kerugian keuangan negara senilai Rp 128 miliar, sementara yang baru dikembalikan ke negara Rp 11,6 miliar. Oleh karena itu, kejaksaan akan kembali melelang barang bukti yang disita dari para terpidana sekitar 778 aset untuk memenuhi jumlah kerugian keuangan negara tersebut.

"Nah, barang bukti yang disita itu kan termasuk uang yang kemarin Rp 11,6, ada barang bukti lain yang totalnya jumlahnya sebanyak 778, berupa aset tanah, rumah, barang bergerak, apartemen, kondominium," ungkapnya.

Adapun pengembalian uang Rp 11,6 miliar itu dilakukan pada Selasa (7/9) lalu. Ia memastikan uang Rp 11,6 miliar tersebut berasal dari beberapa terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Rp 11,6 miliar itu disita dari beberapa terpidana, ada dari tersangka Ilham Nurdianto, Muhammad Ruslan, sudah inkrah," katanya.

Nantinya 778 barang bukti lainnya akan dilakukan apraisal atau penilaian harga, kemudian dilelang dan hasilnya dikembalikan ke negara. Namun, jika jumlah aset yang disita itu melebihi nilai kerugian negaranya, akan dikembalikan ke pihak yang berhak.

Dalam kasus ini, mantan pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya, DL (52) dihukum 13 tahun penjara. DL dinyatakan majelis hakim terbukti korupsi secara bersama-sama sehingga negara merugi hingga Rp 128 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, YuliantoKepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Yulianto (Dok. Istimewa)

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (21/1/2021). Adapun kasus bermula saat DL menjadi Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya pada Mei 2015-Juli 2019.

Dalam kurun itu, DL mengucurkan kredit puluhan miliar ke enam perusahaan dengan total mencapai Rp 134 miliar. Ternyata pengucuran kredit itu tidak sesuai dengan prosedur seperti nilai agunan yang di bawah nilai kredit. Menurut akuntan publik, dana yang bocor mencapai Rp 128 miliar.

Oleh sebab itu, aparat menyidik dan meminta pertanggungjawaban DL di muka hakim. Pada 20 November 2020, PN Kupang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada DL. Selanjutnya, DL mengajukan permohonan banding, hasilnya justru majelis hakim memperberat putusan itu.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp 700 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 9 bulan," kata majelis yang diketuai Yohanes Priyana dengan anggota Idrus dan Sudi Subakah.

Majelis memperberat hukuman dengan alasan korupsi yang dilakukan DL mempunyai skala kerugian negara tinggi. Majelis menyatakan perbuatan DL terbukti menimbulkan kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp 128,9 miliar sesuai dengan pendapat ahli akuntan publik.

"Sebagai akibat Terdakwa tidak melaksanakan pengelolaan perbankan sebagaimana aturan yang berlaku," ujar majelis.

Di mata hakim, kesalahan DL juga memenuhi skala kesalahan tinggi. Ketika itu DL memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama orang lain.

"Terdakwa sebagai Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Periode 4 Mei 2015 sampai dengan Juli 2019 adalah penentu dapat tidaknya permohonan kredit diberikan kepada pemohon kredit," beber majelis.

(yld/dhn)