Pemkot Mojokerto Dorong Percepatan Pengarusutamaan Gender

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 07 Sep 2021 23:27 WIB
Pemkot Mojokerto
Foto: Dok. Pemkot Mojokerto
Jakarta -

Pengarusutamaan Gender (PUG) masuk dalam indikator keberhasilan gender pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2023. Parameternya melalui meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks pembangunan gender (IPG).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kota Mojokerto, Choirul Anwar mengungkapkan untuk mencapai indikator tersebut, DinsosP3A perlu memberikan penguatan PUG bagi tim pokja yang ada di Kota Mojokerto.

"Adapun tugas tim pokja PUG antara lain mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada perangkat daerah, melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG serta mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Hal itu diungkapkannya dalam rapat koordinasi tim pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) hari ini. Chairul menyebut dalam konteks pengarusutamaan gender, perempuan bukan lagi hanya sebagai objek dalam pembangunan, namun bisa menjadi subyek.

"Pengarusutamaan gender atau kesetaraan gender yang dimaksud di sini lebih luas lagi, adalah laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak-anak, difable dan kaum rentan lainnya mendapatkan akses, kesempatan dapat berpartisipasi, dan menerima manfaat dalam setiap aspek pembangunan," ujarnya.

Sementara itu, Lector Kepala Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Lilik Hamidah menjelaskan pengertian gender di sini bukan hanya masalah jenis kelamin/biologis, namun dari segi aspek sosial.

"Gender di mana itu ada kesenjangan baik yang dialami perempuan atau laki-laki. Gender bukan hanya fivety-fivety antara laki-laki dan perempuan, namun di mana kesenjangan itu terjadi. Gender di suatu daerah satu dengan yang lain berbeda," ujarnya.

Menurut Dr. Lilik, perspektif gender dalam pembangunan sangat diperlukan karena adanya kebijakan, perencanaan, penganggaran, seringkali netral atau bias gender. Kurang mempertimbangan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan, kesulitan dan aspirasi yang berbeda.

"Masih terjadi perlakuan yang tidak adil dan kesempatan yang tidak setara terhadap akses, manfaat dan kontrol sumber daya pembangunan maupun partisipasi dalam pembangunan," ujarnya.

Ia juga mengatakan pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam hal ini mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

(akn/ega)