Main TikTok Saat Jam Kerja, 7 Tenaga Kontrak Pemkot Bekasi Disanksi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 07 Sep 2021 13:46 WIB
TikTok Bantah Tuduhan Bagikan Data Pengguna India ke Pemerintah Cina
Ilustrasi (DW News)
Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memberikan sanksi kepada 7 tenaga kerja kontrak karena membuat konten TikTok saat jam kerja. Ketujuh pegawai itu juga diberi pembinaan.

"Baru baru ini tersiar video 7 orang aparatur berstatus Tenaga Kerja Kontrak Pemkot Bekasi viral di media sosial TikTok dan dianggap melanggar norma kepatutan," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (7/9/2021).

Para pemeran dalam video TikTok itu kemudian dipanggil oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Mereka kemudian diberi sanksi administrasi.

"Sebanyak 7 orang pemeran dalam video telah dipanggil BKPPD atas konten yang tidak pantas dilakukan oleh aparatur. Dan mereka telah dilakukan pembinaan serta dibuatkan berita acaranya. Pemeran dikenakan sanksi administratif berupa pernyataan tidak puas dari perangkat daerah," katanya

Reny mengatakan Pemkot Bekasi mendukung segala bentuk kreativitas pegawai. Akan tetapi harus ada norma yang diikuti dalam kreativitas itu.

"Pemkot Bekasi tetap mendukung bentuk kreativitas selama itu tidak bertentangan dengan norma, kaidah, dan etika yang berlaku di masyarakat maupun di lingkup Pemkot Bekasi. Media sosial mampu menjadi sarana informasi perangkat daerah kepada masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Reny melarang pegawai untuk membuat konten video yang tidak patut saat jam kerja. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/6519/BKPPD-PKA tanggal 2 September 2021 ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk dipedomani.

"Melarang seluruh aparaturnya membuat dan mengunggah video pada media sosial dengan konten di luar kepatutan saat jam kerja maupun di luar jam kerja," katanya.

"Larangan ini dimuat dalam diterbitkannya surat edaran ini, agar seluruh aparatur mampu menjaga nama baik Pemerintah Kota Bekasi," lanjutnya.

(lir/hri)