Beda Nasib Kasus Pelindo II di Kejagung dan KPK

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 07 Sep 2021 13:41 WIB
Suasana bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu (23/11/2015) kemarin. PT Pelabuhan Indonesia II optimis meraih cashflow atau arus kas sebesar 246 juta dollar Amerika dari sewa JICT, Terminal Koja dan CT1 New Priok. Perbaikan demi perbaikan dari segala lini untuk mewujudkan Pelabuhan terbaik ditingkat dunia terus dibenahi oleh PT Pelindo meskipun sampai saat ini dwelling time di Priok masih tinggi. Dewan Pelabuhan Tanjung Priok (DPTP) masih kecewa dengan belum dilaksanakannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117/2015 tentang Pemindahan Barang yang melewati waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk menekan masa inap barang (dwelling time). (Foto: Rachman H
Aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai ilustrasi (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). Di sisi lain perkara terkait Pelindo II yang ditangani KPK dengan terdakwa Richard Joost Lino (RJ Lino) bergulir di pengadilan. Apa beda dua perkara itu?

Dari situs indonesiaport.co.id, Pelindo II merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan. Disebutkan Pelindo II memiliki 17 grup perusahaan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bisnis inti, bisnis logistik & servis, dan bisnis pendukung.

Untuk bisnis inti ada 8 cabang usaha di mana salah satunya yang cukup familiar, yaitu PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Masih dari situs yang sama disebutkan bidang usaha JICT adalah pelayanan bongkar muat peti kemas baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Urusan JICT inilah yang sebelumnya ditelusuri Kejagung hingga akhirnya disetop penyidikannya. Berikut penjelasannya:

Kejagung

Awalnya pada akhir Juni 2020 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bertemu dengan tiga pemimpin aparat penegak hukum: Polri, Kejagung, dan KPK, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mahfud mengaku meminta ketiganya tidak menggantungkan suatu perkara.

"Tidak secara spesifik (bahas SP3), tapi itu bisa menjadi bagian di KPK, Kejagung, kepolisian, banyak kasus terkatung-katung. Banyak perkara yang dari P-19 ke P-21 ke P-17, P-18 itu sering bolak-balik, banyak kasus. Untuk itu, kita minta ke Kejagung dan kepolisian bagaimana menyelesaikan itu agar tidak bolak-balik, segera ada kepastian hukum. Kalau harus diproses, ya diproses. Kalau nggak, ya jangan bolak-balik," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada 20 Oktober 2020 Kejagung membuka penyidikan baru terkait Pelindo II melalui surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020. Kala itu Hari Setiyono yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) mengatakan telah memeriksa seorang saksi atas nama Retno Soelistianti sebagai anggota tim teknis pada Pelindo II.

Kasus yang tengah diusut saat itu disebut Hari berkaitan dengan JICT dan perpanjangan kontrak dermaga. Hari mengatakan tim jaksa tengah mencari dugaan perbuatan melawan hukum sekaligus dugaan kerugian keuangan negaranya.

"Penyidik melakukan penyidikan di Pelindo II, dugaannya itu di sana ada JICT (Jakarta International Container Terminal) diduga operasi terhadap JICT itu, masa berlakunya sudah habis di 2015. Dugaan perpanjangannya inilah setelah 2015 ini, diduga ada perbuatan melawan hukum," kata Hari Setiyono pada Senin, 26 Oktober 2020.

"Ini masih dicari. Jadi terkait pengelolaan pelabuhan oleh JICT yang diduga perjanjiannya sudah habis, kemudian diduga ada perbuatan melawan hukum ketika dilakukan perpanjangan, seperti apa inilah yang sekarang masih proses penyidikan, kerugian keuangan negaranya berapa, masih belum dihitung secara tuntas," imbuhnya.

Di sisi lain, Ali Mukartono, yang kala itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menyebut penyidikan itu terkait dugaan penyimpangan sewa tarif dermaga. Dia memastikan Kejagung telah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.

"Mungkin terkait sewa dermaga, ada kaitannya dengan itulah. Pelabuhan itu kan navigasi, ada tarif. Dugaannya ada penyimpangan terkait sewa-menyewa itu. Kira-kira itulah," kata Ali Mukartono dalam kesempatan terpisah.

Setelahnya Kejagung mengebut pemeriksaan saksi-saksi. Salah satu pemeriksaan saat itu ditujukan pada istri dan anak dari RJ Lino selaku mantan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II tepatnya pada 29 Januari 2021.

"Sekarang kita lagi mendalami apakah memang mereka ada menerima feedback dari proses hukum. Jadi keluarganya juga dicek satu-satu diperiksa," ujar Febrie Adriansyah, yang saat itu menjabat Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung.

Pemeriksaan terus berlanjut hingga pada Kamis, 4 Februari 2021, tim jaksa meminta keterangan pada seorang berinisial AS selaku Dirut Pelindo II. Selain itu, ada pula seorang berinisial YI selaku Direktur Keuangan Pelindo II yang diperiksa.

Namun tiba-tiba pada September 2021 Kejagung memutuskan menghentikan penyidikan kasus ini, di mana selama ini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Dirdik Jampidsus yang baru menjabat, Supardi, mengatakan penghentian kasus itu karena unsur kerugian negara sulit ditemukan.

"Ya sudah (SP3/surat pemberitahuan penghentian penyidikan). Unsur kerugian negara yang sulit ditemukan," kata Supardi kepada wartawan, Selasa (7/9/2021).

Supardi mengatakan kerugian negara sulit ditemukan karena masih berupa perkiraan atau potential loss, sehingga belum dapat dipastikan berapa angka pasti kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana. Selain itu menurutnya ada unsur-unsur pidana dalam perkara ini yang belum memenuhi pasal sangkaannya.

"Masih potential loss. Jadi masih ada opportunity cost yang mungkin bisa diperhitungkan dan kita belum bisa dipastikan berapa, apakah itu benar rugi, apakah untung, itu belum bisa dipastikan," ucap Supardi.

"Kalau pasalnya nggak memenuhi salah satu unsur, kalau diteruskan ya sebuah ketidakpastian nanti. Sampai nanti suatu titik ditemukan alat bukti baru," imbuhnya.