Basarah ke Amien Rais: Beri Pernyataan yang Membimbing, Bukan Menyesatkan

Angga Laraspati - detikNews
Selasa, 07 Sep 2021 13:32 WIB
Wakil ketua MPR Ahmad Basarah
Foto: Lisye/detikcom
Jakarta -

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menanggapi pernyataan Amien Rais tentang masa jabatan presiden tiga periode. Ia menyebut pernyataan Amien Rais tidak menunjukkan kelasnya sebagai seorang politisi akademisi dan akademisi yang menjadi politisi.

Menurut Basarah pernyataan politik Amien Rais juga sering tidak berbasis data-data valid dan objektif sehingga akhirnya menyesatkan publik. Ia menilai, Amien Rais sudah beberapa kali melontarkan pernyataan yang bersifat tuduhan berbasis halusinasi pribadinya sendiri.

Basarah juga menilai, sebagai seseorang mantan Ketua MPR RI yang menyandang gelar profesor, seharusnya Amien Rais mengeluarkan pernyataan berbasis data dan teori yang bisa dinalar oleh publik secara sehat dan mencerahkan, bukan yang menyesatkan dan memprovokasi publik.

"Sebagai seorang mantan Ketua MPR RI yang saat itu masih menjadi 'lembaga tertinggi negara', Amien Rais seyogyanya memberi pernyataan yang membimbing nalar publik agar tercerahkan bukan menyesatkan,"ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Basarah menjelaskan wacana MPR RI melakukan amandemen UUD NRI 1945 sesungguhnya sudah muncul sejak dikeluarkannya Rekomendasi MPR masa bakti 2009-2014 dan 201-2019 yang lalu serta ditindaklanjuti pembahasannya oleh MPR RI masa bakti 2019-2024 saat ini.

"Pak Amien harusnya melakukan riset secara langsung apakah dalam dokumen usulan amandemen UUD tersebut ditemukan adanya naskah yang membahas apalagi mengusulkan perubahan masa jabatan presiden, jawabannya pasti tidak ada sama sekali," terangnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan Amien Rais juga seharusnya melakukan riset terhadap sikap-sikap resmi pimpinan partai politik, apakah ada yang setuju terhadap wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Jawabannya juga tidak ada satupun pimpinan partai politik yang lewat pernyataan resmi mereka menyetujui hal itu," tegas Basarah.

Basarah juga menuturkan dari sisi sikap Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan akan selalu taat konstitusi dan tidak ingin masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode.

"Bahkan Pak Jokowi mengatakan, orang yang mengusulkan wacana tersebut adalah orang yang ingin cari muka, ingin mencari muka, dan ingin menjerumuskan saya," katanya.

Anggota parlemen dari daerah pemilihan Malang Raya ini juga menegaskan, tuduhan yang mengatakan ada kelompok PDI Perjuangan yang 'tidak resmi' telah merencanakan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sejak 2019 lalu sebagai tuduhan yang merendahkan derajat intelektual Amien Rais sendiri.

''Mengapa demikian? Ya, karena seharusnya Amien Rais memahami bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai resmi dan sah diakui negara serta AD ART PDI Perjuangan tidak mengenal adanya istilah 'PDI Perjuangan tidak resmi'. Kami tidak punya dualisme dalam kepemimpinan PDI Perjuangan di semua tingkatan. PDI Perjuangan solid dan tegak lurus sepenuhnya pada kepemimpinan demokrasi terpimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," urai Basarah.

Anggota Komisi X DPR RI itu juga menegaskan Megawati sudah sangat jelas dan tegas memberi instruksi kepada seluruh anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan bahwa perjuangan untuk amandemen UUD yang diperintahkan hanyalah amandemen terbatas UUD NRI 1945 yang menyangkut dikembalikannya wewenang MPR untuk menetapkan GBHN/PPHN dan tidak menyentuh pasal-pasal lainnya termasuk pasal tentang masa jabatan presiden.

"Dengan demikian, pernyataan Amien Rais tentang adanya skenario mengubah UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah pernyataan halusinasi yang bertujuan untuk memprovokasi dan menyesatkan nalar publik," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut rencana Amandemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019. Amien Rais juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana tersebut.

"Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu," kata Amien Rais saat menyampaikan sambutan tausyiah politik acara Tumpengan Virtual Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, Minggu (5/8/2021).

Kemudian, lanjut Amien, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya, pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.

"Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water," kata Amien.

Lihat juga video 'Amien Rais Sebut Oknum PDIP Angkat Wacana Presiden 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)